Dony Oskaria
Komisaris Garuda Indonesia

Komisaris Garuda Indonesia, Ketua Pokja Pariwisata Nasional Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia

Menyempurnakan KEK Pariwisata

Kompas.com - 19/12/2017, 17:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

Tidak hanya itu, tugas pemerintah yang utama adalah melengkapi segala rupa kebutuhan infrastruktur di kawasan tersebut, untuk memangkas berbagai hambatan ekonomi agar tak berbiaya tinggi bagi calon-calon investor.

Dan yang paling penting, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada lokalitas. BUMD dan koperasi daerah diberi prioritas utama jika mereka memiliki lini bisnis yang akan dikembangkan di kawasan KEK.

Dengan kata lain, KEK pariwiata benar-benar harus disiapkan secara matang untuk menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru dari daerah-daerah pinggiran yang berpotensi pariwisata tinggi, di mana keuntungan utama diproyeksikan akan diterima oleh daerah dan negara, pun ketiga aktor tadi.

Logikanya, tumbuh dan berkembangnya suatu KEK pariwisata di suatu daerah akan selalu diikuti oleh pertumbuhan perekonomian di daerah sekitarnya. Dengan begitu, sektor perekonomian lainnya akan ikut bergerak alias bergairah, apalagi kalau aktor-aktor lokal dan domestik mendapat keutamaan dalam menggarapnya.

Memang harus diakui akan ada potential lost dari penetapan KEK di suatu wilayah, berupa hilangnya beberapa obyek penerimaan pajak, baik untuk daerah maupun untuk pusat.

Lebih dari itu, setiap penetapan suatu kebijakan, permasalahan baru dipastikan mengekor di belakangnya sebagai konsekuensi logis dari kebijakan tersebut. Ada potensi kerusakan alam, eksploitasi sumber daya, monopoli investor asing serta dalam konteks tertentu, jika tak dijaga dengan baik, peran usaha kecil menengah (UKM) warga juga akan mengecil.

Ini harus menjadi pertimbangan tersendiri dari pemerintah. Jika perlu, ada aturan tersendiri yang terkait dengan managemen risikonya.

Namun demikian, potensi perolehan (potential gain) dari penetapan KEK pada satu wilayah diperkirakan, dan saya meyakini, akan jauh lebih besar, yakni berupa peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan pajak (terutama PPh, pajak langsung, pajak tak langsung), peningkatan lapangan kerja, dan lain-lain.

Oleh karena itu, untuk menuai manfaat yang sebesar-besarnya, pemerintah harus menyiapkan secara komprehensif roadmap setiap KEK beserta dengan manajemen risikonya.

Dengan demikian, segala kemungkinan negatif bisa diminimalisasi terjadi dan KEK pariwisata bisa terus berkembang yang manfaat ekonominya bisa dirasakan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat di daerah.

Mari kita dorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pariwisata baru, agar visi pemerataan presiden semakin menemukan bentuknya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.