JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus sengketa dagang antara dua merek air minum dalam kemasan (AMDK) di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencapai hasil final. 

KPPU akhirnya menyatakan produsen air minum dalam kemasan merek Aqua, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa selaku distributor, terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat pada sidang putusan yang berlangsung Selasa (19/12/2017).

Sidang dengan kasus sengketa bisnis ini memang sebenarnya marak di Indonesia, sebab penegakkan hukum bisnis masih belum berjalan dengan semestinya. KPPu juga belum lelasa untuk mencermati setiap kasus, terkait kartel atau monopoli usaha, misalnya.

Selain sengketa Aqua dan Le Minerale, masalah lain yang jadi sorotan yakni soal BBM satu harga di Papua. Sebelumnya ada yang menyebut bahwa BBM di Papua turun hanya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan blusukan saja.

Berikut lima berita populer kanal ekonomi Kompas.com pada Selasa (19/12/2017) yang bisa Anda baca kembali pagi ini.

1. Aqua Vs Le Minerale, KPPU Nyatakan Aqua Bersalah

Produsen air minum dalam kemasan merek Aqua, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa selaku distributor, terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Hal itu dinyatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada sidang yang berlangsung Selasa (19/12/2017).

"Menyatakan kedua terlapor (Tirta Investama/TIV dan Balina Agung Perkasa/BAP) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," ungkap Ketua Majelis Komisi Kurnia Sya'ranie.

Baca juga : Aqua Vs Le Minerale, KPPU Nyatakan Aqua Bersalah

Baca juga : Dinyatakan Bersalah oleh KPPU, Aqua Dalami Hasil Putusan

2. Apa Kabar Program DP Rumah 0 Persen?

Salah satu program yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah program uang muka rumah 0 persen.

Program DP rumah 0 persen ini dibuat mengatasi masalah kepemilikan hunian sebagian besar warga Jakarta, terutama kalangan menengah ke bawah.

"Program ini bertujuan memberikan kemudahan akses kepemilikan perumahan bagi masyarakat penerima manfaat di Provinsi DKI Jakarta yang sasarannya difokuskan pada penduduk yang belum memiliki rumah serta memenuhi kriteria kepemilikan rumah susun sederhana milik," kata Anies beberapa waktu lalu.