Hadapi MEA, Infrastruktur Mutu Terus Dikembangkan

KOMPAS.com - Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, termasuk Indonesia, telah menyepakati pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai single market and production base di kawasan ASEAN.

Maka dari itu, tak heran jika Indonesia terus berbenah dan mempersiapkan diri dengan mempercepat infrastruktur sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Di samping infrastruktur yang bersifat fisik, peningkatan infrastruktur mutu juga tak kalah penting.

Diberitakan Tribunnews, Kamis (19/10/2017), Jokowi mengungkapkan bahwa mutu kualitas standar sebuah proyek infrastruktur harus ditingkatkan. Bukan sekadar cepat, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga ingin kualitasnya dalam proses pengerjaan bisa lebih baik.

Peningkatan mutu ini juga harus diterapkan pada produk-produk buatan dalam negeri. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian turut menguatkan hal tersebut.

Pada hakikatnya, ada tiga amanah dalam UU tersebut, yakni pengembangan standar oleh para pemangku kepentingan, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk melindungi rakyat Indonesia, dan peningkatan daya saing produk nasional di negeri sendiri sehingga diharapkan dapat berjaya di pasar global, termasuk dalam menghadapi MEA.

Demi peningkatan daya saing produk nasional melalui penerapan SNI, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dinilai memiliki peran yang sangat penting.

Menurut undang-undang tersebut, penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.

Jadi, ribuan SNI produk yang ditetapkan BSN tidak akan bermakna kalau tidak ada laboratorium penguji atau lembaga inspeksi yang sesuai dengan lingkup SNI-nya. Sebab, laboratorium penguji atau lembaga inspeksi inilah yang akan menilai kesesuaian tersebut.

“Kalau tidak ada LPK-nya, SNI tidak ada manfaatnya juga,” ujar Donny Purnomo, Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN.

Meski memiliki peranan yang cukup vital, nyatanya masih banyak tantangan yang dihadapi. Ketersediaan LPK dinilai belum memadai.

Usaha laboratorium dan lembaga sertifikasi produk bukan merupakan usaha yang banyak diminati oleh swasta. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian investasi atau break event point (BEP) yang lama.

Padahal, usaha ini memiliki potensi yang sangat besar. Bertumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara langsung akan membutuhkan peranan LPK sebagai penilai mutu produk guna meraih sertifikat SNI.

Melihat kenyataan itu, pemerintah berharap agar pihak swasta tertarik untuk berinvestasi mendirikan LPK. Paling tidak, LPK bisa menambah ruang lingkup pengujian atau sertifikasinya, yang tentunya telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Sebagai informasi, sampai akhir 2017, KAN telah memberikan akreditasi kepada 1.815 lembaga penilaian kesesuaian, yang terdiri atas 1.162 laboratorium penguji, 249 laboratorium kalibrasi, 55 laboratorium medik, 80 lembaga inspeksi, 13 penyelenggara uji profisiensi, dan 256 lembaga sertifikasi.

LPK yang telah diakreditasi KAN ini nantinya akan menjadi mitra Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional. LPK akan beroperasi langsung di lapangan untuk menjamin pemenuhan SNI.

Pemerintah juga akan mendorong agar LPK tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Memang, saat ini jumlah LPK masih terbatas dan didominasi di wilayah Jawa.

Keterbatasan inilah yang menyebabkan masih sedikitnya pelaku usaha di Indonesia yang menerapkan SNI, khususnya pelaku UMKM. Biaya produksi mereka akan bertambah jika pengujian produk dilakukan di tempat yang jauh dari domisili mereka.

Hal ini setidaknya menggambarkan peran LPK sebagai bagian dari infrastruktur atau prasarana standardisasi mutu.

Jika LPK sebagai bagian infrastruktur atau prasarana mutu selaku penilai kesesuaian penerapan SNI terus berkembang dan tersebar, mutu produk-produk Indonesia pun akan terus meningkat. Pada akhirnya, Indonesia akan semakin siap menghadapi persaingan ekonomi di kancah global.