Catatan 2017: Lika-liku Bea Masuk untuk "Barang Tak Berwujud"

Kompas.com - 24/12/2017, 20:00 WIB
|
EditorAprillia Ika

KOMPAS.com - Pada tahun 2017 ini pemerintah Indonesia sedang menggodok peraturan baru mengenai bea masuk yang ditujukan pada berbagai barang tak berwujud atau dikenal juga sebagai intangible goods. Rencananya aturan akan diterapkan mulai 2018 mendatang.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa istilah barang tak berwujud mengacu pada berbagai barang yang diperoleh secara digital dan tidak memiliki bentuk fisik.

Contohnya software untuk digunakan di komputer atau smartphone, e-book, film dalam format digital, buku dan berbagai produk yang dijual lewat situs e-commerce dan lain sejenisnya.

"Barangnya misalkan buku-buku pun yang lainnya, kaset atau majalah, itu kalau dimasukkan lewat pelabuhan kan kena bea masuk. Sekarang kan modelnya download, entah e-book, harusnya kena bea masuk juga toh," tutur Mardiasmo.

Baca juga : Aturan Baru Transaksi Elektronik, Barang Tak Berwujud yang Diunduh Akan Kena Bea

Selama ini barang-barang tak berwujud tersebut memang bisa masuk ke Indonesia tanpa terkena bea masuk.

Hal sesuai dengan kesepakatan negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) untuk memberlakukan moratorium pengenaan bea masuk barang tak berwujud.

Kesepakatan itu diikuti oleh Indonesia dan sejumlah negara lain pada 1998 silam, dan masa berlakunya akan berakhir pada Januari 2018 mendatang.

Dengan demikian, kepastian soal pemberlakuan pajak terhadap barang tak berwujud sendiri masih harus menunggu keputusan dari Worl Trade Organization (WTO). Dan tentunya, juga menunggu Peraturan Menteri Keuangan disahkan oleh Meteri Keuangan Sri Mulyani.

Dimulai 2018

Dalam kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan bahwa barang tak berwujud akan bisa dikenai bea masuk mulai Januari 2018 mendatang.

"Begitu Januari, itu boleh (dikenakan bea masuk). Enggak perlu (lobi). Itu akan berlaku, sebagaimana yang telah diatur, bea masuk barang ini harganya sekian," terang Darmin.

Darmin menyebutkan, moratorium dari WTO terhadap pengenaan bea masuk intangible goods dilakukan dalam rangka menata dan mulai mengembangkan bisnis para pelaku usaha.

Namun, seandainya bisnis e-commerce dengan intangible goods itu tidak kunjung berkembang, pemerintah akan tetap mengenakan bea masuk sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Baca juga : Tahun Depan, Intangible Goods Bakal Dikenakan Bea Masuk

Hal lain yang sedang jadi pembicaraan adalah persoalan mendeteksi transaksi dan mengenakan bea masuk atas pembelian produk tak berwujud.

Apalagi, belum ada standar baku yang diterapkan oleh World Customs Organization (WCO) atau organisasi internasional lain.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, pendeteksian transaksi jual beli produk tak berwujud bisa saja dilakukan.

Pasalnya, semua transaksi yang berbentuk digital akan memiliki rekam jejak yang mudah dipantau dan ditelusuri, walaupun dilakukan menggunakan macam-macam platform.

Baca juga : Bea Masuk Intangible Goods, Menkominfo Minta Masyarakat Tidak Risau 

Dia bahkan mengatakan siap membantu Kementerian Keuangan untuk melakukan proses deteksi tersebut.

"Bisa (ditentukan). Justru makin digital, makin mudah, makin transparan kan. "Tapi untuk teknisnya, harus tanya langsung ke Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak. Dari Kominfo hanya bantu dari sisi infrastruktur dan proses digitalnya," ujar Rudiantara.

Baca juga : Menkominfo Siap Bantu Kemenkeu Deteksi Pembelian Software dan E-Book dari Luar Negeri

Kompas TV Aturan pajak e-commerce dirilis karena realisasi pajak pemerintah di bawah target.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Erick Thohir: PMN Rp 41,3 Triliun Bukan untuk Perusahaan Rugi

Stafsus Erick Thohir: PMN Rp 41,3 Triliun Bukan untuk Perusahaan Rugi

Whats New
Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Ciawi Rampung Akhir 2022

Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Ciawi Rampung Akhir 2022

Whats New
Sistem 'Pay Later' Berkembang Pesat, Literasi Keuangan Harus Ditingkatkan

Sistem "Pay Later" Berkembang Pesat, Literasi Keuangan Harus Ditingkatkan

Whats New
Konversi Kompor Elpiji ke Listrik Batal, Bagaimana Nasib Warga yang Sudah Terima Produk Uji Coba?

Konversi Kompor Elpiji ke Listrik Batal, Bagaimana Nasib Warga yang Sudah Terima Produk Uji Coba?

Whats New
Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Whats New
Ekonomi Membaik dan Ada Intervensi BI, Rupiah Diprediksi Segera Menguat

Ekonomi Membaik dan Ada Intervensi BI, Rupiah Diprediksi Segera Menguat

Whats New
Ini Syarat Bagi PNS Ingin Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Ini Syarat Bagi PNS Ingin Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Whats New
OJK Tetapkan Bunga Maksimum Pinjaman Konsumtif 'Fintech Lending' 0,4 Persen per Hari untuk tenor Pendek

OJK Tetapkan Bunga Maksimum Pinjaman Konsumtif "Fintech Lending" 0,4 Persen per Hari untuk tenor Pendek

Whats New
Biaya Admin BCA Xpresi, Setoran Awal, Bunga, dan Syarat Buka Rekening

Biaya Admin BCA Xpresi, Setoran Awal, Bunga, dan Syarat Buka Rekening

Spend Smart
Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap, Wings Group Indonesia: Tidak Ada Penggunaan Etilen Oksida

Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap, Wings Group Indonesia: Tidak Ada Penggunaan Etilen Oksida

Whats New
Diprediksi Masih Belum akan Stabil, Simak Harga Pangan Hari Ini

Diprediksi Masih Belum akan Stabil, Simak Harga Pangan Hari Ini

Whats New
Bantah Mie Sedaap Tak Aman, Wings Group: Belasan Tahun Dikonsumsi di Lebih dari 30 Negara

Bantah Mie Sedaap Tak Aman, Wings Group: Belasan Tahun Dikonsumsi di Lebih dari 30 Negara

Whats New
Tarif Tol Bakal Disesuaikan, Kementerian PUPR: Pertimbangan Kemampuan Masyarakat

Tarif Tol Bakal Disesuaikan, Kementerian PUPR: Pertimbangan Kemampuan Masyarakat

Whats New
Kenapa Ritel Modern Masih Jarang Menjual Migor Minyakita? Ini Kata Peritel

Kenapa Ritel Modern Masih Jarang Menjual Migor Minyakita? Ini Kata Peritel

Spend Smart
TransNusa Buka Rute Penerbangan ke Bali dan Jogja, Harga Tiket Diskon 25 Persen

TransNusa Buka Rute Penerbangan ke Bali dan Jogja, Harga Tiket Diskon 25 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.