Daftar Negara yang Melarang Penggunaan Mata Uang Digital Seperti Bitcoin

Kompas.com - 27/12/2017, 07:00 WIB
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

KOMPAS.com - Popularitas bitcoin yang meroket nilainya membuat popularitas mata uang digital atau cryptocurrency juga terkerek naik. Tidak heran jika ada yang menjuluki tahun 2017 ini sebagai tahunnya cryptocurrency.

Namun, di tengah naiknya 'gengsi" bitcoin, timbul sejuta keraguan akan mata uang digital ini baik dari sisi keamanannya serta penggunaannya.

Baca juga : Pemerintah Israel Larang Transaksi Bitcoin Sebelum Dibuatkan Ini

Sejumlah negara kemudian melarang penggunaan mata uang digital seperti bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi yang sah.

Berikut daftar negara yang melarang penggunaan mata uang digital seperti bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi yang sah, berdasarkan pantauan Kompas.com yang dihimpun dari berbagai sumber.

Baca juga : Sebuah Kafe di Singapura Hanya Terima Pembayaran Nontunai dan Bitcoin

1. Nigeria, sejak 17 Januari 2017.
2. China, sejak 8 Januari 2017. Alasan: akan terbitkan mata uang digital sendiri
3. Colombia, sejak 31 Desember 2016. Alasan: khawatir penipuan cryptocurrency
4. Taiwan, sejak 3 November 2015. Alasan: peretasan bitcoin
5. Ecuador, sejak 24 Maret 2015. Alasan: akan terbitkan mata uang sendiri
6. Bangladesh, sejak 22 September 2014. Alasan: menghindari pencucian uang
7. Kyrgyzstan, sejak 4 Agustus 2014
8. Bolivia, sejak 19 Juni 2014
9. Vietnam, sejak 28 Februari 2014. Alasan: bisa digunakan untuk kejahatan dan risiko tinggi untuk investor
10. Rusia, sejak 9 Februari 2014. Alasan: bitcoin digunakan untuk kegiatan ilegal
11. Thailand, sejak 30 Juli 2013. Bitcoin bukan mata uang
12. Maroko, sejak November 2017
13. Korea Selatan, sejak 13 Desember 2017. Alasan: untuk mengotrol keuangannya
14. Singapura, sejak 29 September 2017. Alasan: timbul kendala antarperusahaan keuangan
15. Nepal, sejak 2017
16. Indonesia, larangan berlaku 2018. Alasan: berisiko tinggi alami bubble

17. Israel, mulai 2018.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com, ada berbagai alasan dari negara-negara tersebut melarang penggunaan mata uang digital, terutama bitcoin.

Baca juga : Otoritas Moneter Singapura Beri Peringatan Soal Bitcoin

Alasan utama adalah ketakutan negara-negara tersebut akan volatilitas dan ketidakpastian mata uang digital. Selain itu, seperti dikutip dari bitcoinbans.com, alasan lain adalah adanya ketakutan jika mata uang digital digunakan sebagai pembiayaan terorisme.

Sejumlah negara seperti China juga beralasan, melarang mata uang digital lain sebab akan menerbitkan mata uang sendiri.

Baca juga : Korea Selatan Larang Bank Lakukan Transaksi Bitcoin

Ketatnya aturan di sejumlah negara juga membuat banyak peminat mata uang digital yang harus masuk penjara karena dianggap melawan hukum, seperti di Nepal dan Bangladesh.

Jika melihat Jepang, negara yang diprediksi masih lima besar negara ekonomi kuat di dunia hingga 2032 oleh Centre for Economics and Business Research (CEBR) yang berbasis di London, Inggris, negara ini memilih berdamai dengan teknologi.

Alih-alih melarang, Jepang memeluk teknologi dengan cara memberikan proteksi tinggi ke warga negaranya yang menggunakan mata uang digital untuk bertransaksi. Dengan demikian warga Jepang memiliki perlindungan dari bebasnya pasar mata uang digital tersebut.

Baca juga : Sebuah Perusahaan di Jepang Bakal Gaji Pegawai dengan Bitcoin

Mungkin, cara yang dilakukan Jepang ini bisa ditiru. Sebab, kemungkinan negara tidak akan bisa membatasi perkembangan blockchain hingga masa mendatang.

 

Kompas TV Bitcoin terus menjadi sorotan pelaku sektor keuangan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beredar Isu Kualitas Pertalite Menurun, Begini Proses 'Quality Control' BBM Pertamina

Beredar Isu Kualitas Pertalite Menurun, Begini Proses "Quality Control" BBM Pertamina

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Ditinjau Xi Jinping, Bagaimana Progresnya Saat Ini?

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Ditinjau Xi Jinping, Bagaimana Progresnya Saat Ini?

Whats New
Cek Harga SPBU Vivo Terbaru Per 1 Oktober, Revvo 89 Tak Naik tapi Habis 'Diserbu'

Cek Harga SPBU Vivo Terbaru Per 1 Oktober, Revvo 89 Tak Naik tapi Habis "Diserbu"

Whats New
Rincian Harga Terbaru BBM Pertamax, Revvo 92 dan Shell Super, Kini Hanya Selisih Rp 240-Rp 250 Per Liter

Rincian Harga Terbaru BBM Pertamax, Revvo 92 dan Shell Super, Kini Hanya Selisih Rp 240-Rp 250 Per Liter

Whats New
UMKM Mau Ekspor ke Belanda? Simak Potensi, Jenis Produk, dan Hal yang Perlu Dicermati

UMKM Mau Ekspor ke Belanda? Simak Potensi, Jenis Produk, dan Hal yang Perlu Dicermati

Smartpreneur
Saatnya Pasir Kuarsa Jadi Komoditas Ekspor Andalan Masa Krisis

Saatnya Pasir Kuarsa Jadi Komoditas Ekspor Andalan Masa Krisis

Whats New
Jadwal KRL Yogyakarta-Solo Berlaku Oktober 2022

Jadwal KRL Yogyakarta-Solo Berlaku Oktober 2022

Whats New
Jadwal Lengkap KRL Solo-Yogyakarta Hari Ini, 2 Oktober 2022

Jadwal Lengkap KRL Solo-Yogyakarta Hari Ini, 2 Oktober 2022

Whats New
Mudah, Begini Cara Top Up ShopeePay lewat BRImo dan ATM BRI

Mudah, Begini Cara Top Up ShopeePay lewat BRImo dan ATM BRI

Spend Smart
Ciri-ciri Pinjol Ilegal dan Tips untuk Menghindarinya

Ciri-ciri Pinjol Ilegal dan Tips untuk Menghindarinya

Whats New
Komut PTPP Minta Proyek di Jakarta dan Tangerang Rampung Lebih Cepat dari Target

Komut PTPP Minta Proyek di Jakarta dan Tangerang Rampung Lebih Cepat dari Target

Whats New
Usaha Modifikasi Mobil Terus Bertumbuh, Menko Airlangga: Bisa Topang Perekonomian

Usaha Modifikasi Mobil Terus Bertumbuh, Menko Airlangga: Bisa Topang Perekonomian

Whats New
Syarat dan Cara Buka Tabungan Emas Pegadaian 2022

Syarat dan Cara Buka Tabungan Emas Pegadaian 2022

Spend Smart
Harga Turun, Simak Rincian Harga BBM Terbaru SPBU Vivo Per 1 Oktober

Harga Turun, Simak Rincian Harga BBM Terbaru SPBU Vivo Per 1 Oktober

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.