Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serikat Petani: Pemerintah Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan

Kompas.com - 27/12/2017, 21:03 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Luar Negeri BPP Serikat Petani Indonesia (SPI), Zainal Arifin Fuad menilai, usaha pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan masih jauh dari harapan.

“Hingga tahun ini pemerintah masih melakukan impor pangan dalam jumlah besar,” sebut Zainal di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Data Impor Kementerian Pertanian 207 yang telah diolah SPI, sebut dia, pemerintah melakukan impor pangan, di antaranya komoditas beras sebanyak 198.000 ton dengan nilai 94,9 juta dollar AS, impor kedelai 5,417 juta ton dengan nilai 2,211 miliar dollar AS, serta impor gandum sebesar 8.448.267 ton dengan nilai 2,008 miliar dollar AS.

Zainal menyebut, kegagalan ini bukan hanya karena tidak meningkatnya produksi pertanian lokal, tapi juga dampak dari dimenangkannya gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan perlindungan proteksi Indonesia atas produk hortikultura, hewan, dan produk-produknya pada 22 Desember 2016 lalu.

Baca juga: INDEF Kritik Program Kedaulatan Pangan Pemerintahan Jokowi-JK

“Dimenangkannya gugatan tersebut oleh WTO justru semakin membuat impor semakin banyak masuk. Akibatnya merusak harga pasar dan income ke petani sedikit,” ujar Zainal.

Cita-cita pemerintah dalam menciptakan peningkatan produksi komoditas pangan dan swasembada pangan di 2017 pun dinilai masih jauh dari target.

Ini terlihat dari kenaikan harga bahan pangan yang meningkat secara konstan selama delapan tahun terakhir di tingkat eceran dan diprediksi akan terus naik hingga penghujung 2017.

SPI menyodorkan data harga beras naik 59,4 persen dari Rp 6.737/kg di 2009 menjadi Rp 10.739/kg di 2017. Begitu juga dengan komoditas kedelai yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 35 persen dari Rp 7.953/kg di 2009 menjadi Rp 10.739/kg di 2017.

Ia juga mengatakan bahwa target penyerapan Bulog, khususnya gabah dan beras sebesar 3,2 juta ton pada 2017 tidak akan tercapai. Ini dikarenakan hingga 20 Desember 2017 penyerapan yang ada baru mencapai 2,15 juta ton.

“Hal ini karena Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2015 sudah tidak relevan dengan harga di lapangan yang sudah jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan.

Dalam Inpers Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 3.700/kg, Gabah Kering Giling (GKG) Rp 4.600/kg, dan beras sebesar Rp 7.300/kg.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+