Serikat Petani: Pemerintah Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan

Kompas.com - 27/12/2017, 21:03 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Luar Negeri BPP Serikat Petani Indonesia (SPI), Zainal Arifin Fuad menilai, usaha pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan masih jauh dari harapan.

“Hingga tahun ini pemerintah masih melakukan impor pangan dalam jumlah besar,” sebut Zainal di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Data Impor Kementerian Pertanian 207 yang telah diolah SPI, sebut dia, pemerintah melakukan impor pangan, di antaranya komoditas beras sebanyak 198.000 ton dengan nilai 94,9 juta dollar AS, impor kedelai 5,417 juta ton dengan nilai 2,211 miliar dollar AS, serta impor gandum sebesar 8.448.267 ton dengan nilai 2,008 miliar dollar AS.

Zainal menyebut, kegagalan ini bukan hanya karena tidak meningkatnya produksi pertanian lokal, tapi juga dampak dari dimenangkannya gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan perlindungan proteksi Indonesia atas produk hortikultura, hewan, dan produk-produknya pada 22 Desember 2016 lalu.

Baca juga: INDEF Kritik Program Kedaulatan Pangan Pemerintahan Jokowi-JK

“Dimenangkannya gugatan tersebut oleh WTO justru semakin membuat impor semakin banyak masuk. Akibatnya merusak harga pasar dan income ke petani sedikit,” ujar Zainal.

Cita-cita pemerintah dalam menciptakan peningkatan produksi komoditas pangan dan swasembada pangan di 2017 pun dinilai masih jauh dari target.

Ini terlihat dari kenaikan harga bahan pangan yang meningkat secara konstan selama delapan tahun terakhir di tingkat eceran dan diprediksi akan terus naik hingga penghujung 2017.

SPI menyodorkan data harga beras naik 59,4 persen dari Rp 6.737/kg di 2009 menjadi Rp 10.739/kg di 2017. Begitu juga dengan komoditas kedelai yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 35 persen dari Rp 7.953/kg di 2009 menjadi Rp 10.739/kg di 2017.

Ia juga mengatakan bahwa target penyerapan Bulog, khususnya gabah dan beras sebesar 3,2 juta ton pada 2017 tidak akan tercapai. Ini dikarenakan hingga 20 Desember 2017 penyerapan yang ada baru mencapai 2,15 juta ton.

“Hal ini karena Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2015 sudah tidak relevan dengan harga di lapangan yang sudah jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan.

Dalam Inpers Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 3.700/kg, Gabah Kering Giling (GKG) Rp 4.600/kg, dan beras sebesar Rp 7.300/kg.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat dapat Kelola Sampah Plastik Rumah Tangga untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Masyarakat dapat Kelola Sampah Plastik Rumah Tangga untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
 Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Whats New
Jelang 'BUMN Legal Summit 2022', Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Whats New
Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi 'Lifestyle Smart Retailer' Terbesar di Asteng

Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi "Lifestyle Smart Retailer" Terbesar di Asteng

Whats New
Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Whats New
Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Whats New
Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Whats New
[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

Whats New
Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Whats New
Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Rilis
Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Whats New
Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Whats New
APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

Whats New
Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.