Serikat Petani: Pemerintah Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Luar Negeri BPP Serikat Petani Indonesia (SPI), Zainal Arifin Fuad menilai, usaha pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan masih jauh dari harapan.

“Hingga tahun ini pemerintah masih melakukan impor pangan dalam jumlah besar,” sebut Zainal di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Data Impor Kementerian Pertanian 207 yang telah diolah SPI, sebut dia, pemerintah melakukan impor pangan, di antaranya komoditas beras sebanyak 198.000 ton dengan nilai 94,9 juta dollar AS, impor kedelai 5,417 juta ton dengan nilai 2,211 miliar dollar AS, serta impor gandum sebesar 8.448.267 ton dengan nilai 2,008 miliar dollar AS.

Zainal menyebut, kegagalan ini bukan hanya karena tidak meningkatnya produksi pertanian lokal, tapi juga dampak dari dimenangkannya gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan perlindungan proteksi Indonesia atas produk hortikultura, hewan, dan produk-produknya pada 22 Desember 2016 lalu.

Baca juga: INDEF Kritik Program Kedaulatan Pangan Pemerintahan Jokowi-JK

“Dimenangkannya gugatan tersebut oleh WTO justru semakin membuat impor semakin banyak masuk. Akibatnya merusak harga pasar dan income ke petani sedikit,” ujar Zainal.

Cita-cita pemerintah dalam menciptakan peningkatan produksi komoditas pangan dan swasembada pangan di 2017 pun dinilai masih jauh dari target.

Ini terlihat dari kenaikan harga bahan pangan yang meningkat secara konstan selama delapan tahun terakhir di tingkat eceran dan diprediksi akan terus naik hingga penghujung 2017.

SPI menyodorkan data harga beras naik 59,4 persen dari Rp 6.737/kg di 2009 menjadi Rp 10.739/kg di 2017. Begitu juga dengan komoditas kedelai yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 35 persen dari Rp 7.953/kg di 2009 menjadi Rp 10.739/kg di 2017.

Ia juga mengatakan bahwa target penyerapan Bulog, khususnya gabah dan beras sebesar 3,2 juta ton pada 2017 tidak akan tercapai. Ini dikarenakan hingga 20 Desember 2017 penyerapan yang ada baru mencapai 2,15 juta ton.

“Hal ini karena Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2015 sudah tidak relevan dengan harga di lapangan yang sudah jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan.

Dalam Inpers Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 3.700/kg, Gabah Kering Giling (GKG) Rp 4.600/kg, dan beras sebesar Rp 7.300/kg.