Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp 1.339 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak dan bea cukai pada 2017 ini menunjukkan hasil positif.

Pada 2017, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun atau mencapai 91 persen dari target di APBN Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.450,9 triliun. Penerimaan perpajakan pada tahun ini memiliki perolehan tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, mengungkapkan, pada 2015, penerimaan perpajakan tercapai 83,3 persen, pada 2016 sekitar 83,5 persen.

"Ini merupakan penerimaan tertinggi mencapai 91 persen tertinggi sejak tiga tahun terakhir," katanya saat jumpa pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Baca juga : Luhut: Sekarang Kita Mulai Bisa Buktikan, Tidak Mesti Semua Pakai APBN

Dia menjelaskan, penerimaan pajak pada tahun ini mencapai Rp 1.097,2 triliun atau 88,4 persen dari target di APBNP yang sebesar Rp 1.283,6 triliun.

Sementara realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPn) mencapai Rp 478,4 triliun atau 106 persen dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 475,5 triliun.

Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 192,3 triliun atau 101,7 persen dari target APBNP 2017.

Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan cukai yang sebesar Rp 153,3 triliun, bea masuk sebesar Rp 35 triliun, dan bea keluar Rp 4 triliun.

Baca juga : APBN 2018 Tidak Akan Dijadikan Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi

"Jadi momentum luar biasa tingginya. Hal ini menunjukkan penerimaan perpajakan dalam APBN kita telah menunjukkan tren makin sehat dan menopang kita untuk menjaga APBN yang sehat dan kredibel," kata Menkeu. 

Kemudian, dari sisi belanja pada APBNP 2017, belanja negara mencapai Rp 2.001,6 triliun atau 93,8 persen.

Belanja barang juga alami peningkatan menjadi 96,8 persen. dari 2016 hanya 85,3 persen, dan di 2015 hanya 89,8 persen. Kemudian, untuk belanja sosial sudah mencapai 100 persen dari yang dianggarkan.

"Tentunya kontribusi dari belanja barang, belanja modal dan sosial sangat positif untuk ekonomi terutama masyarakat kelompok miskin," ujat Ani.