Menteri Agraria: Calon Ibu Kota Baru Harus Bebas Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara masih dalam kajian, rencana tersebut belum menemui titik terang, terkait di mana lokasi atau daerah yang menyandang gelar Ibu kota baru Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, daerah yang bisa menjadi ibu kota baru harus memenuhi berbagai persyaratan.

"Yang kami lihat pertama topografi, tidak daerah banjir, bukan rawa-rawa, sampai dengan air, dan aspek kecocokan sebuah kota," ujar Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).

Dia menegaskan, pemilihan ibu kota baru telah diputuskan diluar Pulau Jawa. Hanya saja daerah mana yang ditetapkan sebagai kandidat ibu kota baru, hal itu ada di tangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Dilihat kan lokasi di mana yang cocok dari sisi pemilikan lahan dan mana yang cocok untuk sebuah kota. Tapi perjalanan lebih teknis itu dilakukan Menteri Bappenas," kata Sofyan.

Sofyan menegaskan, tidak semua daerah yang di wilayah luar Jawa dapat menjadi ibu kota.

"Kami cari di luar Jawa, jadi enggak semua tanah cocok, misalnya kalo hujan banjir, jangan lagi ibu kota baru seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan kajiannnya.

Menurut dia, kajian pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta akan rampung pada akhir bulan Desember 2017.

Namun, Bambang tidak menjelaskan secara terperinci mengenai kajian tersebut. Yang pasti sebut dia, kandidat ibu kota pengganti DKI Jakarta berlokasi di luar pulau Jawa.