Rp 9 Triliun Dana Repatriasi Tax Amnesty Belum Masuk ke Dalam Negeri

Kompas.com - 07/01/2018, 06:41 WIB
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan bersama jajarannya memaparkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tahun 2017 dan rencana kerja untuk tahun 2018 di kantor pusat DJP, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan bersama jajarannya memaparkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tahun 2017 dan rencana kerja untuk tahun 2018 di kantor pusat DJP, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2018).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi pengalihan harta dana wajib pajak peserta program pengampunan pajak ( tax amnesty) dari luar negeri ke dalam negeri, atau dana repatriasi, belum mencapai target.

Terdapat selisih sekitar Rp 9 triliun dari target, yang artinya besaran nilai harta tersebut diduga masih berada di luar negeri.

"Di data laporan repatriasi, targetnya Rp 147 triliun. Realisasi di data kami sementara Rp 138 triliun," kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan melalui konferensi pers di kantor pusat DJP, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2018).

Robert memastikan untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut. Repatriasi sebelumnya ditegaskan sebagai komitmen sekaligus kewajiban peserta tax amnesty .

Baca juga : Wajib Pajak Menyesal Repatriasi Harta karena Politik memanas, Ini Kata Sri Mulyani

 

Dengan demikian, harta yang tadinya berada di luar negeri bisa kembali ke dalam negeri dan ditempatkan dalam instrumen investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Selisih 9 triliun sedang kami telusuri siapa-siapa saja wajib pajaknya," tutur Robert.

Setelah nanti mendapati data wajib pajak yang bersangkutan, Robert memastikan untuk memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga : Ini Daftar Penempatan Dana Repatriasi Tax Amnesty di Pasar Modal

 

Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 18 Undang-Undang Tax Amnesty, mengatur tentang wajib pajak yang terbukti masih menyembunyikan hartanya, terancam sanksi pengenaan pajak dengan tarif hingga 30 persen dan denda 200 persen.

Kompas TV Program amnesti pajak yang bergulir sejak 1 Juli 2016 lalu resmi berakhir Jumat (31/3).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Walikota Risma Dapat Kejutan Ultah di Kompas100 Lunch Discussion

Saat Walikota Risma Dapat Kejutan Ultah di Kompas100 Lunch Discussion

Whats New
Investasi AS di Indonesia Disebut Tembus 36 Miliar Dollar AS

Investasi AS di Indonesia Disebut Tembus 36 Miliar Dollar AS

Whats New
Buwas Perkenalkan Mantan Deputi BUMN Gatot Trihargo ke  Komisi IV DPR

Buwas Perkenalkan Mantan Deputi BUMN Gatot Trihargo ke Komisi IV DPR

Whats New
Era Digital, Begini Cara Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Siasati Pasar

Era Digital, Begini Cara Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Siasati Pasar

Whats New
Kuartal III 2019, Ekonomi Singapura Terhindar dari Resesi

Kuartal III 2019, Ekonomi Singapura Terhindar dari Resesi

Whats New
AP I Buka Seleksi Mitra Usaha di Bandara Internasional Yogyakarta, Ini Caranya

AP I Buka Seleksi Mitra Usaha di Bandara Internasional Yogyakarta, Ini Caranya

Work Smart
Tanam Modal Rp 519 Triliun, 44 Investor Dapatkan Fasilitas Tax Holiday

Tanam Modal Rp 519 Triliun, 44 Investor Dapatkan Fasilitas Tax Holiday

Whats New
Tak Punya Dana Pensiun? Ini Tips Jitu dari Warren Buffett untuk Simpanan Hari Tua

Tak Punya Dana Pensiun? Ini Tips Jitu dari Warren Buffett untuk Simpanan Hari Tua

Whats New
Ketua DPR: Menteri Kabinet Jokowi Tak Ada yang Berani Ambil Cuti Liburan

Ketua DPR: Menteri Kabinet Jokowi Tak Ada yang Berani Ambil Cuti Liburan

Whats New
Sebulan Bekerja, Ini Kesan Sri Mulyani terhadap Kabinet Indonesia Maju

Sebulan Bekerja, Ini Kesan Sri Mulyani terhadap Kabinet Indonesia Maju

Whats New
Ke Jepang, Erick Thohir Bahas Peluang Kerja Sama di Bidang SDM dan Teknologi

Ke Jepang, Erick Thohir Bahas Peluang Kerja Sama di Bidang SDM dan Teknologi

Whats New
Transaksi Uang Digital Melonjak, Pendapatan Non-Bunga Bank Tergerus

Transaksi Uang Digital Melonjak, Pendapatan Non-Bunga Bank Tergerus

Whats New
Menteri KKP Edhy Prabowo: Saya Enggak Perlu Pencitraan...

Menteri KKP Edhy Prabowo: Saya Enggak Perlu Pencitraan...

Whats New
Gerak Rupiah dan IHSG Sepanjang Hari Dipengaruhi Hasil RDG Bank Indonesia

Gerak Rupiah dan IHSG Sepanjang Hari Dipengaruhi Hasil RDG Bank Indonesia

Whats New
Hari Ini Harga Emas Antam Stagnan di Harga Rp 751.000

Hari Ini Harga Emas Antam Stagnan di Harga Rp 751.000

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X