Kota Koperasi, Fintech, dan Pendekatan Baru

BILA kita googling “kota koperasi”, paling tidak ada dua kota/ kabupaten yang muncul di laman pertama mesin pencarian itu. Pertama yakni Purwokerto, yang ditargetkan oleh gerakan koperasi Banyumas tercapai pada 2022. Kedua adalah Tangerang Selatan, yang mana Wali Kotanya canangkan realisasi itu pada 2021.

Belum ada definisi “kota koperasi” secara spesifik. Untuk memudahkan, bolehlah disebut kota koperasi ketika geliat koperasi terasa kuat di suatu kota/kabupaten tertentu. Geliat itu bisa diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya saja secara kuantitatif adalah jumlah koperasi skala menengah dan besar di kota itu. Atau juga bisa dilihat dari rasio anggota koperasi dengan jumlah penduduknya.

Indikator lain bisa dari kontribusi usaha koperasi dan efek ganda anggota koperasi kepada PDRB suatu kota. Tak ketinggalan yang substansial adalah bagaimana koperasi memberikan dampak nyata bagi anggotanya serta masyarakat luas. Indikator-indikator semacam itu bisa dirumuskan para akademisi menjadi sebuah “Indeks Kota Koperasi”.

Dalam kesempatan ini saya tak akan singgung mengenai indikator-indikatornya, melainkan soal strategi yang bisa digunakan untuk mencapainya. Saya akan sajikan gerakan Purwokerto Kota Koperasi sebagai studi kasus.

Baca juga: Memerankan Koperasi dalam Ekonomi Buruh

Purwokerto Kota Koperasi
Dalam suatu forum bersama Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein, gerakan koperasi Banyumas menyampaikan peta jalan (roadmap) Purwokerto Kota Koperasi akan ditempuh dalam lima tahun (2018-2022) ke depan.

Tahun Pertama adalah tahap konsolidasi. Tujuannya mengonsolidasi koperasi dan lembaga lain sebagai tulang punggung gerakan. Pada tahap ini dibangun apa yang namanya Jaringan Kerja Purwokerto Kota Koperasi. Yang tentu saja sifatnya taktis, lentur dan dinamis. Isinya mulai dari koperasi, lembaga swadaya, kampus-kampus dan lainnya.

Tahun Kedua yakni lakukan promosi koperasi-koperasi bagus ke masyarakat luas. Caranya lewat ko-promosi untuk meningkatkan jumlah anggota dan volume layanannya. Pada tahun kedua ini ditargetkan sudah banyak koperasi bagus yang pantas tampil sebagai perusahaan dengan layanan prima. Cara bacanya adalah memberi solusi pada pasar (market solution). Dengan begitu, masyarakat dengan sendirinya akan berbondong-bondong menjadi anggota.

Tahun Ketiga adalah capaian kuantitas dan kualitas koperasi. Indikatornya dilihat dari pertumbuhan anggota berbanding dengan jumlah penduduk Kab. Banyumas. Ditargetkan minimal 70 persen warga Banyumas menjadi anggota koperasi. Secara kualitas, koperasi-koperasi menjadi naik kelas. Dari yang skala kecil menjadi menengah dan yang menengah menjadi besar.

Tahun Keempat dampak nyata koperasi di masyarakat sudah dapat dirasakan. Dalam konteks itu, koperasi mengerjakan sektor ekonomi strategis. Sebagai contoh, di Banyumas sektor ekonomi gula kelapa (brown sugar) merupakan komoditas unggulan baik pasar domestik maupun ekspor. Sayangnya, hal itu tak selaras dengan tingkat kesejahteraan petaninya. Targetnya pada tahun keempat, koperasi dapat berperan nyata selesaikan masalah yang sudah menahun itu.

Tahun Kelima yakni pelembagaan Purwokerto Kota Koperasi. Pelembagaan ini misalnya advokasi melalui Peraturan Daerah (Perda) atau sejenisnya. Bentuk lainnya misal melalui sebuah artefak sebagai monumen bagi gerakan dan masyarakat. Misalnya saja gerakan koperasi bersama Pemda membangun Museum Koperasi di Banyumas. Pasalnya inisiasi koperasi pertama kali di Indonesia adalah di kota tersebut pada 1896. Ironisnya sampai sekarang tidak ada Museum Koperasi atau Jalan Koperasi.

Cara baca roadmap itu berpusat pada kekuatan gerakan koperasi sebagai tulang punggungnya. Tentu saja dengan kolaborasi multi pihak, misal sambut tangan dari Pemda, prosesnya bisa lebih cepat. Sebagai sebuah gerakan, inisiasi bottom up Purwokerto Kota Koperasi merupakan contoh bagus tumbuhnya kemandirian, percaya diri dan partisipasi masyarakat luas.

Konsolidasi Pasar Melalui Fintech
Di tahun pertama ini, Jaringan Kerja Purwokerto Kota Koperasi gaungkan konsolidasi pasar bersama koperasi. Yakni bagaimana menggeser “pasar koperasi” bukan hanya anggotanya semata. Misalkan pasar koperasi A hanya anggota koperasi A; Pasar koperasi B hanya anggota koperasi B. Pasar yang terkotak-kotak semacam itu harus dikonsolidasi menjadi satu. Proses konsolidasi itu menjadi mungkin dengan financial technology (fintech).

Dengan fintech sekat “pasar koperasi” menjadi tak lagi relavan. Sebaliknya satu koperasi dengan yang lain bisa saling tukar (interchange) “pasar”. Bayangkan saja anggota koperasi A belanja di koperasi B secara cashless lewat fintech.

Selain memberikan insentif tertentu, kedua koperasi dapat peroleh service fee untuk platform fintech tersebut. Sebaliknya pada saat yang lain anggota koperasi B lakukan tarik/ setor tunai di koperasi A. Maka, koperasi tak perlu menambah kantor atau cabang. Cukup bekerja sama saja.

Bayangkan juga seorang pedagang pasar yang adalah anggota koperasi pasar, transaksi dengan fintech yang sama di angkutan kota, karena sama-sama anggota koperasi. Atau seorang sopir taksi, dari koperasi taksi, yang belanja di koperasi konsumen tertentu secara cashless.

Semua usaha rakyat atau UKM juga bisa menggunakan fintech. Dengan cara demikian, maka “pasar” tak lagi dibatasi kapling masing-masing plang koperasi, melainkan semua untuk semua.

Di Purwokerto hal itu sedang diinisiasi oleh enam koperasi sebagai percontohan. Harapannya layanan kepada anggota menjadi lebih cepat dan responsif. Semua layanan bisa diakses melalui ponsel pintarnya masing-masing.

Berbagai pekerjaan administrasi kantor koperasi juga pada gilirannya akan berkurang. Hasilnya koperasi akan miliki banyak waktu berpikir tentang pengembangan. Di sisi lain, proses sinergi atau kerjasama antar koperasi akan berjalan secara otomatis melalui sistem cloud computation tertentu.

Pada titiknya, semua koperasi mau tidak mau harus mengakselerasi diri dengan fintech. Perubahan zaman yang penuh dengan disrupsi telah mengajarkan masyarakat pada aneka alternatif layanan. Sebagian besar yang telah terhubung dengan internet dan ponsel pintar, merasakan layanan menjadi prima, lebih efisien dan tentu responsif. Koperasi yang tak mau beradaptasi, dipastikan kerdil dan mati, pelan tapi pasti.

Dalam studi kasus Purwokerto Kota Koperasi, fintech merupakan sarana yang menjadi daya ungkit gerakan. Kerja sama antar koperasi sebagaimana dimaklumatkan secara internasional (ICIS, 1995), yakni Prinsip Keenam koperasi, menjadi workable dan produktif.

Mantra kerja sama tak lagi sekedar jargon melainkan agenda yang dibutuhkan. Sebabnya, fintech tak akan maksimal bila hanya satu-dua koperasi yang menggunakannya. Sebagai ekosistem besar, fintech akan nyata dampaknya bila banyak koperasi terhubung satu sama lain. Koperasi dengan koperasi, koperasi dengan anggota, anggota dengan anggota, anggota dengan pelaku usaha (merchand) dan seterusnya.

Kota Koperasi, Pendekatan Baru
Kuotasi Albert Einstein perlu saya kutip ulang. Ia bilang, “Kita tak akan bisa selesaikan masalah dengan cara berpikir yang sama ketika masalah itu terjadi”. Ia bilang, yang harus dilakukan pertama-tama adalah merubah cara berpikirnya atau pendekatannya. Berkali-kali agenda revitalisasi koperasi digalakkan oleh pemerintah, namun hasilnya sama. Sehingga boleh jadi cara pikir dan pendekatan itu perlu dirubah atau digeser.

Kota Koperasi ini dapat menjadi tawaran pendekatan yang berbeda. Obyek perubahan bukan lagi satu per satu koperasi sebagai sebuah perusahaan, melainkan ekosistemnya. Pendekatan ini meletakkan koperasi-koperasi menjadi entitas yang terhubung satu sama lain. Termasuk juga dengan lembaga-lembaga lain seperti kampus, lembaga swadaya masyarakat, BUMDes, Pemda dan lain sebagainya.

Sehingga spirit perubahan yang digaungkan, misalnya lewat agenda revitalisasi, akan mengalami kelembaman karena ekosistemnya tidak berubah. Sebaliknya, dengan merubah ekosistem, maka subyek-subyek, aktor-pelaku yang di dalamnya juga ikut berubah. Pusat gravitasi Kota Koperasi ini tentu saja adalah koperasi sebagai satu entitas dengan medan gravitasi multi pihak dan sektor.

Dengan cara begitu spirit perubahan akan terus terawat. Satu koperasi dengan yang lain saling belajar, memotivasi, menginspirasi dan mentolok-ukur (benchmarking) capaiannya. Hasilnya adalah daya dukung dan daya ungkit melipatkan gandakan energi perubahan tersebut.

Pada hakikatnya Kota Koperasi bukan sekedar program dari atas ke bawah, melainkan gerakan yang menuntut partisipasi-kolaborasi pelaku-pelakunya. Bukan seperti program dimana koperasi menjadi obyek kebijakan, melainkan sebuah gerakan dimana koperasi menjadi subyeknya.

Kota Koperasi perlu bahkan harus digulirkan di kota-kota lain. Menyusul Purwokerto dan Tangerang Selatan, saya berharap Bekasi dapat mengikutinya dimana koperasi buruh dapat menjadi tulang punggungnya. Tasikmalaya perlu mengagendakannya juga. Adanya Tugu Koperasi di sana menjadi modalitas historis untuk menggerakkan masyarakat dan citra kotanya. Tak ketinggalan Kab. Purbalingga sektor industri berkembang pesat, bisa menyontoh Bekasi.

Setiap kota/ kabupaten bisa memulai gerakan Kota Koperasi dengan modalitas yang ada. Bisa melalui sektor mana yang paling kuat, bisa mulai dari jejak sejarah, dari BUMDesnya dan lain sebagainya. Dengan modalitas itu, maka gerakan Kota Koperasi menjadi menjejak serta kokoh.

Pada tahun-tahun mendatang, bayangkanlah lahir Jaringan Kerja Kota Koperasi Bekasi, Jaringan Kerja Kota Koperasi Tasikmalaya dan seterusnya. Anda tak bisa hanya menunggu, Anda harus menginisiasinya!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.