Kontrak Penyaluran BBM Bersubsidi Diperpanjang Menjadi 5 Tahunan

Kompas.com - 08/01/2018, 16:07 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa masa kontrak penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan badan usaha, diperpanjang menjadi lima tahun.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkap, awalnya masa kontrak penyaluran BBM hanya berlaku satu tahun dan mesti diperpanjang. Namun hal ini dianggap tidak praktis bagi perhitungan investasi badan usaha yang ditugaskan.

Menurutnya, ketika suatu badan usaha ditugaskan menyalurkan BBM, maka akan ada perhitungan invetasi pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Jika rentang kontrak hanya satu tahun, maka dikhawatirkan badan usaha akan ragu dalam mengeluarkan investasi pembangunan SPBU. Pasalnya belum tentu kontrak itu berlanjut, sementara durasinya tidak cukup untuk mengembalikan investasi SPBU.

"Presiden minta bagaimana caranya BBM satu harga bisa jalan. Ini harus didukung oleh investasi. Kalau investasi bikin SPBU kan nggak cukup setahun, belum balik modal itu," kata Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (8/1/2018).

"Saya berharap, dengan adanya penugasan 5 tahun ini baik Pertamina atau AKR dapat melakukan pelayanan ke seluruh penjuru nusantara dengan tidak ragu. Kalau dulu penugasan setiap tahun, nanti orang berpikiran mau investasi atau tidak," imbuhnya.

Dengan rentang waktu kontrak yang lebih panjang, Jonan menambahkan, badan usaha jadi tidak perlu bolak-balik mengurus izin. Cukup mengajukan sekali saja, lalu proses pelaksanaan akan diawasi melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Harapannya, kemudahan seperti ini bakal memacu badan usaha agar berminat membangun SPBU, sehingga penyaluran BBM bisa menjangkau lokasi yang lebih luas.

Apalagi menurut Jonan, saat ini jumlah SPBU yang beroperasi masih sedikit. Pertamina sendiri sekarang memiliki 6.800 unit SPBU yang didirikan bekerja sama dengan mitra, serta 170 unit yang memang milik perusahaan.

"Jadi nanti tidak ragu-ragu lagi. Kalau tidak, daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil) nanti tidak akan ada SPBU," terang Jonan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Whats New
Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Whats New
Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Whats New
Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Whats New
Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Whats New
Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Whats New
Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Whats New
Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Whats New
Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Work Smart
3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

Whats New
Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Whats New
Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Rilis
Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Spend Smart
Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Whats New
Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.