Menko Luhut Bahas Soal Cantrang dengan Menteri Susi

Kompas.com - 09/01/2018, 07:37 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dirinya membahas masalah cantrang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam rapat koordinasi dengan empat kementerian di bawah koordinasinya.

Terhitung 1 Januari 2018 ini, alat penangkap ikan (API) yang tidak ramah lingkungan itu tidak boleh digunakan lagi oleh nelayan untuk menangkap ikan.

"Cantrang sudah diperintahkan supaya jelas statusnya, jangan macam-macam. Wapres sudah beritahu saya juga supaya ini semua dihentikan, jangan ada yang aneh-aneh dulu, seperti sekarang demo-demo," ucap dia seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (8/1/2018).

Luhut menyebutkan, kebijakan mengenai larangan penggunaan cantrang menyebabkan banyaknya aksi nelayan yang protes karena tidak bisa melaut.  "Saya bilang jangan ada lagi kebijakan-kebijakan yang membuat nelayan tidak nyaman," katanya.

Baca juga : KKP Tegaskan, 1 Januari 2018 Tak Ada Lagi Nelayan Gunakan Cantrang

Mentri Susi Saat membacakan Sms Dari Nelayan Soal Kapal Cantrang Saat di BaliRobinson Gamar Mentri Susi Saat membacakan Sms Dari Nelayan Soal Kapal Cantrang Saat di Bali
Di sisi lain, lanjut dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri juga mengatakan tidak ingin ada larangan-larangan.  "Tapi yang penting, kalau ada misal cantrang akan dibuat, harus ada aturan yang supaya tidak merusak lingkungan," sebutnya.

Dia mengaku akan menyerahkan proses penyelesaian masalah cantrang kepada Menteri Susi yang sama sekali tidak berkomentar seusai rapat koordinasi tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan API  Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang termasuk dalam kategori pukat hela dan pukat tarik, termasuk cantrang tak lagi diperbolehkan terhitung sejak 1 Januari 2018.

Baca juga:Presiden Jokowi: Sus, Jangan Diteruskan Urusan Cantrang...

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Jokowi Larang Instansi Pemerintah Impor Barang Luar Negeri, Ketua MPR: Peluang bagi INKA

Jokowi Larang Instansi Pemerintah Impor Barang Luar Negeri, Ketua MPR: Peluang bagi INKA

Whats New
Jelang Musim Mengemudi di AS, Harga Minyak Dunia Melonjak 3 Persen

Jelang Musim Mengemudi di AS, Harga Minyak Dunia Melonjak 3 Persen

Whats New
Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp 988.000 Per Gram

Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp 988.000 Per Gram

Spend Smart
Luhut Sindir Perusahaan Sawit Besar Kantornya di Luar Negeri, Siapa yang Dimaksud?

Luhut Sindir Perusahaan Sawit Besar Kantornya di Luar Negeri, Siapa yang Dimaksud?

Whats New
Bitcoin dkk Melemah, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Melemah, Cek Harga Kripto Hari Ini

Earn Smart
Ini Lowongan Kerja Kontrak 6 Bulan di Kantor Sri Mulyani, Lulusan SMK Boleh Mendaftar

Ini Lowongan Kerja Kontrak 6 Bulan di Kantor Sri Mulyani, Lulusan SMK Boleh Mendaftar

Whats New
IHSG Bakal Lanjut Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjut Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Catat Syarat dan Cara Daftar Grab Car Online 2022

Catat Syarat dan Cara Daftar Grab Car Online 2022

Work Smart
Jepang Buka Perjalanan Wisata untuk 98 Negara, Ini Syaratnya

Jepang Buka Perjalanan Wisata untuk 98 Negara, Ini Syaratnya

Whats New
Menko Airlangga Utarakan Momen G20, Bikin Indonesia di Posisi Sentral Pengaturan Transisi Energi  

Menko Airlangga Utarakan Momen G20, Bikin Indonesia di Posisi Sentral Pengaturan Transisi Energi  

Whats New
Wall Street Ditutup Menguat, Harga Saham–saham Retail Melonjak

Wall Street Ditutup Menguat, Harga Saham–saham Retail Melonjak

Whats New
[ POPULER MONEY ] Sanksi bagi CPNS yang Undurkan Diri | Pensiunan Anggota Dewan Bikin 'Waterpark'

[ POPULER MONEY ] Sanksi bagi CPNS yang Undurkan Diri | Pensiunan Anggota Dewan Bikin "Waterpark"

Whats New
Berapa Duit yang Dihabiskan DKI Jakarta untuk Formula E?

Berapa Duit yang Dihabiskan DKI Jakarta untuk Formula E?

Whats New
The Fed Beri Sinyal Kembali Naikkan Suku Bunga Acuan

The Fed Beri Sinyal Kembali Naikkan Suku Bunga Acuan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.