Abilindo Sebut Penenggelaman Kapal Tak Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) menilai, langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait sanksi penenggelaman kapal tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan nelayan.

Ketua Abilindo Wajan Sudja meminta Menteri KKP Susi Pudjiastuti fokus pada peningkatan tangkapan ikan nelayan yang masih jauh lebih rendah dibanding negara tetangga.

"Penenggelaman kapal-kapal asing ilegal sudah terbukti sama sekali tidak meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya," kata Wajan, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (10/1/2018).

Wajan menyebutkan, Susi bisa lebih banyak membahas regulasi yang berkaitan langsung dengan nelayan dan teknis penangkapan ikan.

Baca juga: Ibu Susi Kalau Kerja Bleng, Bleng, Bleng, Selesai...

Dia mengatakan, jumlah tangkapan ikan di Papua Nugini dari tahun ke tahun semakin meningkat melampaui hasil tangkapan ikan di Indonesia.

Dia menyodorkan data bahwA, nelayan dari Papua Nugini pada 2016 bisa menangkap ikan tuna dengan armada berbobot rata-rata 1.372 gross tonage (GT). Sedangkan di Indonesia menggunakan kapal yang ukuran rata-ratanya 91,5 GT saja.

Padahal, jika dibandingkan tahun 2012 silam, Papua Nugini masih jauh di bawah Indonesia untuk data yang sama.

"Sebaiknya fokus bahas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sudah terbukti menghancurkan sektor perikanan Indonesia," tutur Wajan.

Baca juga: Susi: Yang Keberatan dengan Penenggelaman Kapal, Silakan Usul ke Presiden

Sejumlah pihak sebelumnya minta agar Susi tidak lagi mengenakan sanksi penenggelaman kapal terhadap kapal milik pelaku illegal fishing, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kapal milik pelaku disarankan agar disita dan jadi aset negara saja.

Menanggapi hal tersebut, Susi memastikan akan tetap pada sikap awalnya karena penenggelaman kapal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Di dalam UU tersebut, tertera pasal yang mengatur tentang penenggelaman kapal.