Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abilindo Sebut Penenggelaman Kapal Tak Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Kompas.com - 10/01/2018, 16:54 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) menilai, langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait sanksi penenggelaman kapal tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan nelayan.

Ketua Abilindo Wajan Sudja meminta Menteri KKP Susi Pudjiastuti fokus pada peningkatan tangkapan ikan nelayan yang masih jauh lebih rendah dibanding negara tetangga.

"Penenggelaman kapal-kapal asing ilegal sudah terbukti sama sekali tidak meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya," kata Wajan, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (10/1/2018).

Wajan menyebutkan, Susi bisa lebih banyak membahas regulasi yang berkaitan langsung dengan nelayan dan teknis penangkapan ikan.

Baca juga: Ibu Susi Kalau Kerja Bleng, Bleng, Bleng, Selesai...

Dia mengatakan, jumlah tangkapan ikan di Papua Nugini dari tahun ke tahun semakin meningkat melampaui hasil tangkapan ikan di Indonesia.

Dia menyodorkan data bahwA, nelayan dari Papua Nugini pada 2016 bisa menangkap ikan tuna dengan armada berbobot rata-rata 1.372 gross tonage (GT). Sedangkan di Indonesia menggunakan kapal yang ukuran rata-ratanya 91,5 GT saja.

Padahal, jika dibandingkan tahun 2012 silam, Papua Nugini masih jauh di bawah Indonesia untuk data yang sama.

"Sebaiknya fokus bahas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sudah terbukti menghancurkan sektor perikanan Indonesia," tutur Wajan.

Baca juga: Susi: Yang Keberatan dengan Penenggelaman Kapal, Silakan Usul ke Presiden

Sejumlah pihak sebelumnya minta agar Susi tidak lagi mengenakan sanksi penenggelaman kapal terhadap kapal milik pelaku illegal fishing, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kapal milik pelaku disarankan agar disita dan jadi aset negara saja.

Menanggapi hal tersebut, Susi memastikan akan tetap pada sikap awalnya karena penenggelaman kapal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Di dalam UU tersebut, tertera pasal yang mengatur tentang penenggelaman kapal.

Kompas TV Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menenggelamkan 33 kapal asing pencuri ikan di Natuna, Kepulauan Riau.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Whats New
Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com