Ratu Prabu Bangun LRT Jakarta, Ramai-Ramai Masuk Uang Elektronik, 5 Berita Populer Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) merupakan perusahaan yang melantai di bursa efek Indonesia dengan bidang pengelolaan minyak dan gas (migas) serta properti.

Belakangan Ratu Prabu jadi pembicaraan karena perusahaan ini ingin membangun LRT di Jakarta dan mendapatkan sambutan hangat dari sejumlah pejabat pemerintahan.

Baca juga : Luhut Izinkan Ratu Prabu Bangun LRT, asalkan..

Di satu sisi, pemerintah yang memang memiliki keterbatasan anggaran berupaya mengundang swasta masuk untuk turut serta membangun infrastruktur. Pada tahun ini anggaran untuk infrastruktur hanya sebesar Rp 409 triliun.

Itung-itungan Bappenas sendiri menyebutkan jika pemerintah butuh peran swasta hingga 37 persen untuk memenuhi gap kebutuhan infrastruktur dalam 5 tahun ke depan.

Ada sejumlah skema yang dibuat guna menarik investor dari kalangan swasta, seperti Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam skema itu, pemerintah siap memberikan dukungan pada sektor swasta hingga proyek infrastrukturnya selesai.

Kemudian ada skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) diterapkan untuk proyek infrastruktur yang tingkat pengembaliannya tinggi.

Skema PINA ini mendorong partisipasi langsung dalam kepemilikan saham maupun instrumen, yang penting sektor swasta makin besar peranannya di infrastruktur dan bisa menutup gap pembangunan infrastruktur.

Baca juga : Pemerintah Terus Dorong Swasta Investasi Proyek Infrastruktur

Pertanyaannya, dari mana biaya Ratu Prabu untuk membangun LRT? Padahal, Ratu Prabu sendiri bukan perusahaan besar.

Seperti dari informasi keterbukaan saham, sahamnya hanya senilai Rp 50 dan kurang likuid. Sementara kapitalisasi pasar perusahaan ini hanya sebesar Rp 392 miliar.

Pada 2016, penerimaan Ratu Prabu sebesar Rp 210 miliar dengan pendapatan bersih Rp 4 miliar dan margin keuntungan 2,08 persen. Penerimaan dan margin keuntungan Ratu Prabu sendiri terus turun dari sejak 2013 yang berada di kisaran 10 persen.

Di 2016, perusahaan ini mencapai total aset Rp 2,61 triliun dengan debt to assets sebesar 24,54 persen.

Baca juga : Bisnis Migas Lesu, Ratu Prabu Garap Properti

Berita lain yang juga jadi sorotan yakni soal sejumlah perusahaan konglomerasi besar yang tertarik untuk membuat layanan uang elektronik sendiri.

Setelah Lippo Group membangun layanan pembayaran Ovo, kini PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP) dan Grup Salim juga tertarik masuk ke bisnis tersebut, seperti dikutip dari Dealstreetasia.com.

Baca juga : Sejumlah Perusahaan Besar Ajukan Izin Terbitkan Dompet Elektronik ke BI

Berikut 5 berita populer Kompas.com di Rabu (10/1/2018) yang bisa Anda baca kembali pagi ini.

1. Cerita di Balik Ketertarikan Ratu Prabu Bangun LRT Jakarta

PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) berencana membangun kereta api ringan atau Light Rail Transiit ( LRT) di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Rencananya, Ratu Prabu Energi akan membangun LRT sepanjang 200 kilometer. Nilai investasinya pun fantastis, mencapai Rp 405 triliun.

Baca juga : Cerita di Balik Ketertarikan Ratu Prabu Bangun LRT Jakarta

2. Sejumlah Perusahaan Besar Ajukan Izin Uang Elektronik, Ini Komentar BI

Sejumlah perusahaan besar diketahui tengah mengajukan izin penerbitan uang elektronik kepada Bank Indonesia (BI).

Izin memang harus dikantongi oleh penerbit uang elektronik, pasalnya produk keuangan ini diatur dan diawasi oleh BI sebagai otoritas sistem pembayaran.

Sebagaimana diberitakan Kontan.co.id, produk uang elektronik yang tengah diajukan izinnya beberapa di antaranya adalah jaringan gerai kopi Starbucks, department store Sogo, hingga OVO yang diterbitkan oleh Lippo Group.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman menyatakan, bank sentral tidak bisa menyebut individu perusahaan atau produk yang tengah mengajukan izin kepada bank sentral. 

Baca juga : Sejumlah Perusahaan Besar Ajukan Izin Uang Elektronik, Ini Komentar BI

3. Kemenhub Minta PT DI Rancang Pesawat Khusus untuk Terbang di Papua

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengatakan, pesawat yang cocok untuk kondisi alam di Papua tersebut adalah pesawat yang mampu mengudara dan mendarat di landasan yang pendek.

Selain itu, PTDI didorong untuk membuat pesawat yang mempunyai stall speed rendah, sehingga bisa terbang pelan dan melakukan manuver dengan baik di sela-sela tebing pegunungan di Papua.

Baca juga : Kemenhub Minta PT DI Rancang Pesawat Khusus untuk Terbang di Papua

4. Seberapa Besar Rokok Pengaruhi Angka Kemiskinan di Indonesia?

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas)/ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menjelaskan ada sejumlah komoditas yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah rokok kretek filter.

"Jangan anggap enteng rokok, bukan cuma dampaknya terhadap kesehatan. Rokok ini bisa bikin orang jatuh miskin," kata Bambang melalui konferensi pers di kantornya, Selasa (9/1/2018).

Baca juga : Seberapa Besar Rokok Pengaruhi Angka Kemiskinan di Indonesia?

5. Henley Passport Index, Indonesia Duduki Peringkat ke-72 Dunia

Lembaga pemeringkat internasional di bidang travel, Henley Passport Index, mencatat Indonesia menempati peringkat ke-72 dunia atau naik tujuh peringkat dari periode sebelumnya.

Henley juga menyebut Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara yang kenaikan peringkat untuk Passport Index tertinggi dibandingkan negara lain.

"Indonesia sekarang telah memiliki akses bebas visa ke 63 negara dan menjadi peringkat ke enam untuk regional Asia Tenggara," kata Head of Southeast Asia Managing Partner of Henley and Partners, Dominic Volek, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (10/1/2018).

Baca juga : Henley Passport Index, Indonesia Duduki Peringkat ke-72 Dunia