Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atur Mata Uang Digital, Korsel Ingin Gandeng China dan Jepang

Kompas.com - 11/01/2018, 10:52 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

Sumber Yonhap

SEOUL, KOMPAS.com - Regulator keuangan Korea Selatan (Korsel) menyatakan keinginan untuk kerja sama dengan regulator di China dan Jepang untuk melarang transaksi spekulatif mata uang digital.

Langkah ini sejalan dengan kekhawatiran global mengenai risiko bubble.

Kondisi bubble terjadi ketika harga suatu komoditas melonjak terlalu tinggi. Akhirnya, ini bisa berdampak pada terganggunya stabilitas keuangan.

Choi Jong Ku, pimpinan Komisi Jasa Keuangan Korsel (FSC) menuturkan, wakil menteri keuangan dari ketiga negara telah bertukar ide terkait pengaturan mata uang digital.

Baca juga : Bitcoin Dilarang di Korea Selatan

 

Pembicaraan tersebut dilakukan pada pertemuan di Korsel pada Desember 2017 lalu.

"Korsel ingin menciptakan sistem yang terperinci terkait kerja sama dengan China dan Jepang," ungkap Choi seperti dilansir dari kantor berita Yonhap, Kamis (11/1/2018).

Choi pun menperingatkan terkait tren investasi mata uang digital yang cenderung tidak rasional. Menurut dia, saat ini tengah terjadi demam investasi spekulatif pada mata uang digital.

"Meskipun demikian, mata uang digital tidak bisa berperan sebagai alat pembayaran," jelas Choi.

Ia mengungkapkan, FSC tengah melakukan inspeksi terhadap 6 bank ritel terkait akun-akun yang digunakan untuk perdagangan mata uang digital.

Baca juga : Profesor Harvard: Bitcoin Bisa Hancur Karena Aturan Pemerintah

 

Pemerintah Korsel pun akan memperketat persyaratan mata uang lokal guna mencegah tindak pidana pencucian uang.

Di samping itu, imbuh Choi, hukuman berat akan dijatuhkan untuk tindak pidana terkait mata uang digital.

Sekadar informasi, mata uang digital seperti bitcoin dan ethereum, meningkat popularitasnya dalam beberapa tahun terakhir di kalangan investor Korsel. Mereka mengharapkan dapat keuntungan dalam waktu cepat.

Korsel sendiri merupakan rumah bagi salah satu pusat perdagangan bitcoin terbesar di dunia. Diperkirakan ada lebih dari 2 juta orang memiliki sejumlah mata uang digital paling dikenal.

Meski transaksi mata uang digital tumbuh sangat pesat, namun praktik ini tidak diatur di Korsel.

Baca juga : Malaysia Tidak Akan Larang Perdagangan Bitcoin

 

Pasalnya, mata yang digital tidak dipandang sebagai produk keuangan dan tidak ada aturan perlindungan investor mata uang digital.

Kompas TV Setelah terus mencetak rekor, harga mata uang bitcoin mulai turun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Yonhap


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com