Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Faktur Pajak Palsu, Amie Hamid Kena Vonis Tambahan dari PN Jaksel

Kompas.com - 11/01/2018, 11:30 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan hukuman bagi Amie Hamid pada Senin (8/1/2018) atas tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui penerbitan faktur pajak palsu.

Amie sebelumnya sudah pernah divonis bersalah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dalam kasus tindak pidana perpajakan pada 2016 lalu, namun dari pengembangan penyidikan, ditemui fakta terbaru yang menjerat dia dalam kasus faktur pajak palsu.

"Yang bersangkutan divonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan dalam kasus TPPU faktur pajak palsu," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (11/1/2018).

Baca juga : Deretan Kendaraan Mewah Amie Hamid, Penjual Faktur Pajak Abal-abal

Yoga menjelaskan, semua barang bukti dalam kasus ini dengan nilai total Rp 26,9 miliar rupiah disita oleh penyidik dan menjadi barang rampasan negara.

Barang bukti yang dimaksud membuktikan Amie telah melakukan TPPU dari keuntungan penerbitan faktur pajak palsu, yaitu rumah, apartemen, gedung olahraga, kos-kosan, vila, ruko, kios, kendaraan bermotor, barang elektronik, sampai uang tunai.

Dalam amar putusan perkara pertama Amie di PN Jakarta Utara tahun 2016, diperoleh fakta total nilai faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) dari Amie kepada tujuh perusahaan sebesar Rp 123 miliar lebih.

Dari sana, penyidik menemukan Amie memeroleh keuntungan Rp 49 miliar lebih yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadi dan bisnisnya.

Baca juga : Ada Wajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Kembali Palsukan Faktur

Adapun modus yang dipakai Amie untuk TPPU di antaranya sering transfer uang ke bank dalam jumlah besar, menggunakan uang di rekening bank tersebut untuk pembayaran cicilan aset berupa kendaraan dan hunian, serta memakai uang hasil keuntungan untuk investasi di sejumlah perusahaan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengapresiasi upaya penegakkan hukum dalam kasus ini.

Yoga berpesan agar para wajib pajak tetap menaati peraturan yang berlaku dan tidak coba-coba untuk mencari keuntungan dengan berbuat curang seperti yang Amie lakukan.

Baca juga : Penjual Faktur Pajak Palsu Dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com