Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Ingin agar Kapal Pencuri Ikan Jadi Aset Negara

Kompas.com - 11/01/2018, 13:48 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, hingga saat ini belum ada satupun kapal yang terbukti mencuri ikan atau illegal fishing sudah menjadi aset negara.

Dia bilang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) maupun Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) belum pernah mengelola kapal-kapal pencuri ikan sebagai aset negara.

"Untuk sekarang belum tapi nanti kita akan lihat saja sebetulnya strateginya dari Kementerian Perikanan, instruksi Bapak Presiden agar kapal-kapal itu lebih didayagunakan," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Menurut Ani sapaan akrab Sri Mulyani, menegaskan, yang terpenting sat ini adalah meningkatkan aktivitas perekonomian di kalangan nelayan. Selain itu, juga penting untuk mendorong industri perikanan agar lebih berdaya saing.

Baca juga : Kapal Pencuri Ditenggelamkan, KKP Sebut Stok Ikan Nasional Meningkat

"Yang paling penting adalah aktivitas ekonomi masyarakat nelayan maupun industri perikanan bisa ditingkatkan," ujarnya.

Namun demikian, Menkeu menegaskan, pihaknya akan siap membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penanganan kapal-kapal pencuri ikan, jika ingin dijadikan sebagai aset negara.

"Lihat apa yang dilakukan oleh Bu Susi di dalam menangani kapal-kapal yang dianggap melanggar illegal, bagaimana dalam peraturan untuk penanganan asetnya, kami akan membantu sepenuhnya," papar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berpesan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam rapat koordinasi pada Senin (8/1/2018) agar tidak lagi menenggelamkan kapal pelaku pencurian ikan (illegal fishing).

Menanggapi hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuturkan langkah tersebut merupakan amanat dari Undang-undang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com