Makna 10 Persen Saham Freeport untuk Papua

Kompas.com - 13/01/2018, 10:08 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan perwakilan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika saat konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018). KOMPAS.com/ PRAMDIA ARHANDO JULIANTOMenteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan perwakilan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika saat konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah bertahun-tahun PT Freeport Indonesia beroperasi di tanah Papua, pada Jumat (12/1/2018) kemarin, dipastikan 10 persen sahamnya akan jadi hak pemerintah di Papua setelah divestasi saham terlaksana.

Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) selaku induk holding BUMN pertambangan, masih memproses kesepakatan dengan Freeport, di mana 51 persen sahamnya nanti didivestasi atau dialihkan untuk Indonesia.

Kepastian 10 persen saham Freeport untuk Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, tempat Freeport beroperasi, ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat dan Papua di gedung Kementerian Keuangan, kemarin.

Dari perjanjian tersebut, disepakati juga 10 persen saham Freeport milik Papua akan dikelola oleh PT Inalum dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua.

Baca juga : Akhirnya, Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan telah membentuk BUMD khusus untuk mengelola 10 persen saham Freeport yang menjadi hak mereka, setahun yang lalu.

BUMD yang dimaksud bernama PT Papua Divestasi Mandiri, yang nantinya akan memanfaatkan kepemilikan saham untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

"Ini kan sejak Freeport ada di Papua, baru kali ini pemerintah beri kepercayaan kepada rakyat. Itu yang utama dan harus dibanggakan," kata Lukas usai acara penandatanganan perjanjian.

Baca juga : 10 Persen Saham Freeport Milik Papua Akan Dikelola BUMD dan PT Inalum

Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin yang turut hadir dalam acara tersebut menjelaskan, pihaknya bersama Pemprov Papua dan Pemkab Mimika akan membahas lebih lanjut teknis pengelolaan 10 persen saham Freeport. Namun, yang pasti, saham itu akan digunakan untuk mengembalikan hak atas wilayah warga di sana dan menyejahterakan mereka yang selama ini terdampak kegiatan Freeport.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan perwakilan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika memperlihatkan dokumen perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia yang telah ditandatangani di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan perwakilan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika memperlihatkan dokumen perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia yang telah ditandatangani di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).
"Kami akan bekerja sama dengan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dari Pemprov dan Pemkab di Papua untuk bersama-sama masuk sebagai pemilik dari saham Freeport," ujar Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi perjanjian ini sebagai bentuk penghargaan kepada Papua yang selama ini tempatnya dipakai untuk kegiatan usaha Freeport.

Baca juga : Divestasi Saham Freeport Ditargetkan Rampung Juni 2018

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X