Kenapa Pemerintah Buka Keran Impor Beras?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akhir membuka keran impor beras pada awal tahun ini. Keputusan ini tertuang dalanm Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018.

Kebijakan impor beras tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam dua tahun terakhir saat pemerintah terakhir membuka keran impor beras pada 2015.

Sebanyak 500.000 ton beras yang akan diimpor pada Januari 2018. Kebijakan ini muncul karena adanya kekurangan beras jenis medium sejak akhir tahun 2017. Akibatnya harga beras di pasaran pun melambung tinggi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, harga beras jenis medium yang banyak dikonsumsi masyarakat selama Desember 2017 naik 2,66 persen dari Rp 9.280 per kilogram menjadi Rp 9.526 per kilogram.

Bahkan, pada Januari data harga beras dari Pasar Induk Beras Cipinang, pada 11 Januari 2018 harga beras medium mencapai Rp 11.275 per kilogram.

Klaim stok aman

Sebenarnya Kementerian Pertanian sendiri menyatakan bahwa stok beras aman hingga masa panen pada Maret 2018. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut, pihaknya tidak khawatir terkait stok beras, sebab saat ini stok beras nasional mencapai 1 juta ton.

"Hari ini stok kurang lebih 1 juta. Kalau ada yang mengatakan ini rendah, itu keliru," kata Mentan Amran, Rabu (3/1/2018) lalu.

Namun Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita justru mengatakan bahwa stok beras semakin menurun sehingga menyebabkan harga beras melonjak tinggi. Dengan alasan tersebut, Mendag tidak punya pilihan lain untuk membuka keran impor beras.

Hingga pada Jumat (12/1/2018) stok beras mencapai 900.000 ton. Dengan, jumlah stok tersebut Kemendag Klaim tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Saya sampaikan tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan, saya mengimpor beras khusus, beras yang tidak ditanam dalam negeri," ujar Mendag saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mendukung pernyataan Mendag bahwa Indonesia saat ini kekurangan stok beras.

Jusuf Kalla mengungkapkan, bahwa keputusan pemerintah mengimpor 500.000 ton beras dari Vietnam dan Thailand dilakukan karena kebutuhan.

"Karena stok sekarang kurang, maka impor dulu baru jual. Kalau turun harganya, maka dia (Bulog) membeli (beras dari petani)," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Terlambat?

Keputusan impor tersebut langsung disambut pro kontra dari berbagai pihak. Seperti dilontarkan Guru Besar Instistut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa.

Dia  menilai beras yang akan didatangkan dari Vietnam dan Thailand berpotensi membuat harga gabah jatuh karena sudah dekat dengan masa panen raya padi di Indonesia pada Maret 2018.

"(Impor) akan memakan waktu hampir dua bulan. Nah, ketika beras ini masuk ke Indonesia dan terdistribusi ke konsumen, sudah panen raya pada Maret. Akan menghancurkan harga gabah ditingkat usaha tani," ujar Andreas saat berbincang dengan Kompas.com, Sabtu (13/1/2018).

Namun, menurut Mendag Enggartiasto, stok beras dari impor tersebut akan masuk pada akhir Januari ini. Dan impor beras ini, kata dia, tidak akan memakai uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Akan tetapi, sepenuhnya menggunakan uang dari importir yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI).

"Tidak ada dana APBN itu pasti. PPI itu menjadi pintu sehingga kita bisa mengatur, mereka bisa bermitra dengan pengusaha beras," ujar Enggartiasto.

Mendag menambahkan, impor kali ini juga pertama kali dilakukan oleh importir selain Bulog.

Dipilihnya PPI kerena saat ini Bulog tengah menghadapi sejumlah persoalan pengoplosan beras jenis medium dari Vietnam dengan beras lokal. Seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan.

"Kenapa tidak Bulog? Supaya jelas. Nanti timbul lagi persoalan, kalau Bulog dioplos dan sebagainya. Dari situ kita masukin di market langsung," kata dia.