Saham Freeport untuk Papua dan Gaji Puluhan Juta Penyiar Radio, 5 Berita Populer Ekonomi

Sejumlah pakar negosiasi biasanya akan menyarankan Anda untuk menghindari pertanyaan itu apa pun alasannya. Akan tetapi, apakah benar pertanyaan soal sejarah gaji harus dihindari?

The Balance, seperti dikutip pada Minggu (14/1/2018), menyatakan bahwa sejumlah negara bagian di AS bahkan melarang perusahaan-perusahaan bertanya tentang sejarah gaji kandidat yang diwawancara. Tujuannya adalah untuk menghindari kesenjangan gaji antara pria dan wanita.

Selengkapnya baca di sini

4. BI Kembali Tegaskan Larangan Penggunaan Mata Uang Virtual Jenis Apapun

Bank Indonesia (BI) menegaskan kembali larangan penggunaan mata uang virtual, baik dalam bentuk penjualan, pembelian, maupun perdagangan dengan mata uang tersebut.

Penegasan ini untuk menanggapi rencana Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang sebelumnya menyebut ada peluang mata uang virtual bitcoin diperdagangkan di Indonesia.

"Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman melalui keterangan tertulis di laman bi.go.id, Sabtu (13/1/2018).

Selain tidak ada otoritas yang menaungi kegiatannya, mata uang virtual juga tidak memiliki administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga mata uang virtual tersebut, serta nilai perdagangan yang sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap sejumlah risiko.

Baca selengkapnya di sini

5. Kementan Sebut Beras Impor Tidak Dijual untuk Umum

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Buruh menurunkan beras Bulog di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (26/7/2017). Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras memberikan pengaruh yang besar kepada para petani dan pedagang sehingga menyebabkan pasokan beras ke pasar induk anjlok.

Menurut Momon, beras yang diimpor oleh Kementerian Perdagangan tersebut dikategorikan ke dalam beras khusus, yang ditujukan terutama untuk kebutuhan kesehatan, hotel, rumah makan, dan katering.

"Sehingga dalam penjualannya pun juga akan bekerja sama dengan ritel, tidak dijual secara umum," sebut Momon.

Khusus untuk Provinsi Kalbar, sambung Momon, karena sudah mencukupi tentunya tidak akan menggunakan beras impor. Hal tersebut terkait dengan peningkatan positif produksi di Kalbar, sehingga beras impor ini dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan harga gabah di tingkat petani.

Baca selegkapnya di sini