Pro Kontra Larangan Cantrang, Anak Buah Susi Sebut Ibu Menteri Monitor

Kompas.com - 16/01/2018, 10:32 WIB
Nelayan beraktivitas di TPI Pusong, Lhokseumawe, Aceh, Minggu (14/1). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan Rp490 miliar untuk program pengadaan bantuan 513 unit kapal perikanan nelayan, dan merealisasikan 1.702 alat penangkap ikan (API) ramah lingkungan, diserahkan kepada nelayan di 319 kabupaten/kota di 33 provinsi tanah air pada 2018 ini. ANTARA FOTO/RahmadNelayan beraktivitas di TPI Pusong, Lhokseumawe, Aceh, Minggu (14/1). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan Rp490 miliar untuk program pengadaan bantuan 513 unit kapal perikanan nelayan, dan merealisasikan 1.702 alat penangkap ikan (API) ramah lingkungan, diserahkan kepada nelayan di 319 kabupaten/kota di 33 provinsi tanah air pada 2018 ini.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang membahas solusi dari larangan penggunaan cantrang bagi nelayan di perairan Indonesia. Larangan penggunaan cantrang ini banyak dikeluhkan lantaran dianggap menyulitkan nelayan untuk menangkap ikan dalam jumlah besar.

"Ibu Menteri (KKP) sudah monitor soal ini," kata Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP Lily Aprilya Pregiwati saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (16/1/2018).

Masalah larangan penggunaan cantrang ini kembali mengemuka saat Presiden Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Senin (15/1/2018). Saat itu, Jokowi bertemu dengan 16 nelayan yang menjadi perwakilan nelayan Jawa Tengah yang berasal dari Tegal, Batang, Pati, dan Rembang.

"Kita carikan solusi agar nelayan ini juga bisa melaut dengan baik. Tapi juga dari sisi penggunaan alat-alat yang berdampak tidak baik bagi lingkungan itu juga tidak (merusak)," tutur Jokowi kala itu.

Baca juga: Jokowi Undang Nelayan Jateng ke Istana, Cantrang Dilegalkan Kembali?

Para nelayan turut meminta agar kajian mengenai baik buruknya penggunaan cantrang bisa melibatkan ahli. Selama kajian atau uji petik berlangsung, nelayan juga mengusulkan agar penggunaan cantrang dilegalkan terlebih dahulu untuk sementara waktu.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menjanjikan untuk membahas persoalan ini dengan mempertemukan perwakilan nelayan dengan Susi pada Rabu (17/1/2018) esok di Istana Kepresidenan di Jakarta. Jokowi memastikan pemerintah akan menaungi dan terus mengupayakan kesejahteraan para nelayan.

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Whats New
Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.