Fitur Pembayaran dengan QR Code Harus Kantongi Izin BI

Kompas.com - 16/01/2018, 18:30 WIB
Ilustrasi QR Code Getty Images/iStockphotoIlustrasi QR Code
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia ( BI) menyatakan, fitur pembayaran dengan menggunakan pindai QR Code harus memiliki izin dari bank sentral selaku otoritas sistem pembayaran. Pasalnya, fitur ini termasuk pada pengembangan metode sistem pembayaran.

Apabila perusahaan yang memiliki fitur ini belum mengantongi izin dari bank sentral, maka layanannya sementara harus dihentikan hingga memperoleh izin.

"Kalau Anda (perusahaan) ingin mempunyai izin QR Code, Anda harus lapor ke BI untuk persetujuan," kata Direktur Eksekutif Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) BI Pungky Purnomo Wibowo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Selasa (16/1/2018).

Baca juga : Perbankan Kembangkan Teknologi QR Code

Pungky menuturkan, di dalam proses perizinan tersebut, bank sentral akan melakukan penilaian alias asesmen mengenai kemampuan teknologi QR Code yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. QR Code, imbuh Pungky, adalah salah satu metode pengembangan acquiring atau pemrosesan pembayaran.

Munculnya pembayaran dengan QR Code sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, tutur Pungky, bank sentral memiliki kewajiban untuk memastikan efisiensi dan keandalan sistem.

Pungky pun mengakui ada sejumlah perusahaan yang tengah mengajukan izin fitur pembayaran dengan menggunakan QR Code. Meskipun demikian, ia enggan menyebut individu perusahaan yang dimaksud.

Baca juga : Solusi Pembayaran Digital Pay by QR Diperkenalkan di Indonesia

Terkait aturan metode pembayaran dengan menggunakan QR Code, Pungky menyatakan rinciannya akan tertuang dalam penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang uang elektronik. PBI ini akan terbit dalam waktu dekat.

"QR Code bukan uang elektronik, tapi pengembangan dari acquiring, yang tadinya pakai EDC (electronic data capture) kemudian pakai QR Code. Jadi harus kami atur keandalan sistemnya," jelas Pungky.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Sugeng menyatakan, bank sentral masih melakukan kajian mengenai fitur pembayaran dengan menggunakan QR Code. Ke depan, akan ada ketentuan yang diciptakan BI terkait fitur ini.

"Semua harus menyesuaikan ke aturan QR Code (yang dibuat) BI," ungkap Sugeng.

Kompas TV Selasa (31/10/2017) seluruh gerbang pembayaran tol milik Jasa Marga secara resmi tidak melayani uang tunai alias hanya memakai uang elektronik.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X