Nelayan Minta Perpanjangan Penggunaan Cantrang Jadi Aturan Tertulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesepakatan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti di Istana Merdeka, Rabu (17/1/2018) sore, telah membuahkan hasil berupa keputusan bahwa larangan penggunaan cantrang belum diterapkan. 

Dengan demikian, nelayan masih diperbolehkan menggunakan alat penangkapan ikan (API) ) yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal tersebut. 

Penggunaan cantrang memang diizinkan hingga waktu yang belum ditentukan berdasarkan kesepakatan tersebut. Meski begitu, Susi menegaskan tidak mencabut aturan larangan penggunaan cantrang yang telah dibuat sebelumnya.

Perwakilan nelayan menyambut baik kesepakatan tersebut. Sebab harapan mereka untuk kembali melaut mencari ikan juga terbuka lebar. 

Baca juga : Cantrang yang Kembali Diizinkan dan Pesan Susi Bagi Nelayan

Hal itu dituturkan oleh Suyoto, salah nelayan asal Rembang, Jawa Tengah. Menurut dia, nelayan jarang melaut sejak ada kebijakan mengenai larangan penggunaan cantrang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Alhamdulillah, nelayan cantrang sudah bisa melaut lagi," ujar Suyoto kepada Kompas.com, Rabu (17/1/2018). 

Suyoto mengaku ikut memperjuangkan perpanjangan penggunaan alat cantrang tersebut. Dia juga merupakan salah satu dari lima perwakilan nelayan yang mengikuti perundingan di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Susi. 

Walaupun sudah ada kata sepakat, Suyoto masih menginginkan hal lain. Menurut dia, nelayan merasa masih belum bebas menggunakan alat tangkap cantrang sebab belum ada aturan tertulis yang menyatakan bahwa penggunaan alat cantrang diperpanjang. 

Baca juga : Jika Nelayan Tak Patuh, Menteri Susi Ancam Cabut Lagi Izin Cantrang

"Sekarang kan masih verbal aja belum ada tertulis. Kami (nelayan) ingin ada peraturan tertulis biar nelayan merasa tenang saat melaut," ujar dia. 

"Dan satu lagi, keputusan ini kan bukan dari Menteri Susi, tetapi dari Presiden. Masa Peraturan Menteri lebih tinggi dari keputusan Presiden. Kami nunggu respon dari KKP," imbuh dia.