Buat 31 Trainset LRT Jabodebek, PT Inka Targetkan 15 Bulan

MADIUN, KOMPAS.com - PT Industri Kereta Api (Inka) mentargetkan penyelesaian pengerjaan trainset LRT (Light Rapid Transit) selama 15 bulan. Total anggaran untuk pembuatan LRT sekitar Rp 4,05 triliun.

"Sebanyak 31 trainset  akan kami kerjakan selama 15 bulan. Tetapi bertahap empat dahulu. Terus berikutnya dua minggu kemudian, dan seterusnya," kata Dirut PT Inka Budi Noviantoro kepada wartawan usai penandatanganan kontrak kerja sama pengadaan LRT Jabodebek antara PT KAI dengan PT Inka di Madiun, Kamis (18/1/2018).

Pada kesempatan itu turut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, dan Menteri Perdagangan Airlangga Hartarto.

Untuk pembuatan kereta LRT, Budi menuturkan, 47 persen bahan baku berasal dari dalam negeri. Sedangkan sisanya masih impor.

Baca juga: Luhut: Enggak Ada yang Beking-beking, Kita Sapu yang Macam-macam...

Kendati demikian, dua tahun ke depan, komponen yang berasal dari dalam negeri mencapai 60 persen. Untuk itu mencapai target tersebut PT Inka dibantu BPPT dan perguran tinggi.

"Dengan bantuan ini maksimal tiga tahun ke depan semuanya sudah bisa buat sendiri," kata Budi.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan, menyatakan sengaja datang ke PT Inka di untuk menyaksikan penandatanganan kerja sama sinergitas antar BUMN itu. Padahal waktu yang sama ada agenda rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo.

"Saya harusnya ikut rapat kabinet hari ini. Tapi saya minta izin pada Presiden untuk hadir di sini. Pasalnya ini suatu peristiwa penting dimana kita ingin betul-betul maju dengan local content," kata Luhut.

Luhut menuturkan, proyek pengadaan LRT Jabodebek menelan anggaran senilai Rp 4,05 triliun. Untuk pendanaan proyek LRT Jabodetabek ini berbeda dengan pendanaan proyek pemerintah sebelumnya.

Pendanaan proyek LRT Jabodetabek menggunakan dana bersumber APBN sebesar 30 persen. Sisanya 70 persen berasal dari bantuan keuangan dari tiga konsorsium bank. "Ini merupakan proyek yang pendanaannya aneh. Aneh dalam pengertian begini, tidak semua pakai APBN lagi," sebut Luhut.