Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyebab Cantrang Dilarang hingga Keanehan Impor Beras, 5 Berita Populer Ekonomi

Kompas.com - 19/01/2018, 06:02 WIB
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan paparan riset Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), alat tangkap ikan yang bernama cantrang ini merupakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Sebab, saat ini cantrang sudah dimodifikasi dengan ukuran jaring mencapai hingga ratusan kilometer, menggunakan pemberat dan pengoperasiannya ditarik mesin.

Modifikasi dan cara pengoperasian cantrang ini menimbulkan kerusakan bawah laut karena karang dan biota laut lainnya ikut tersapu.

Cantrang ini dulunya dioperasikan oleh kapal-kapal nelayan ukuran 5 gross ton. Tapi belakangan kapal ukuran 30 gross ton juga menggunakan cantrang. Luas sapuannya bisa mencapai 289 hektar.

Baca juga : KKP Bentuk Satgas untuk Kawal Proses Pengalihan Cantrang

Jika biota bawah laut rusak, tempat bertelur ikan rusak, bagaimana ikan bisa berkembang? Sehingga dikhawatirkan, ke depan pasokan ikan akan semakin berkurang jika cara ini terus diterapkan. Maka sebenarnya masa depan nelayan juga ikut terancam. 

Berita mengenai cantrang ini menarik perhatian pembaca kanal ekonomi di Kompas.com, sebab terkait pula dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk terus melakukan penggantian cantrang dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.

Baca juga : Cantrang yang Kembali Diizinkan dan Pesan Susi Bagi Nelayan

Selain itu, berita mengenai kebijakan pemerintah melakukan impor beras yang dianggap "aneh" oleh DPR juga jadi sorotan pembaca.

Walapupun dianggap "aneh", tetapi memang upaya untuk meredam kenaikan harga beras premium ini merupakan langkah yang bisa diambil untuk meredam inflasi.

Sebab, menurut Bank Indonesia (BI), pada 2018 ini inflasi akan disumbang oleh harga beras dan komoditas holtikultura.

Baca juga : Impor Beras Dinilai akan Bantu Kendalikan Inflasi Januari 2018

Berikut lima berita populer ekonomi pada Kamis (18/1/2018) yang bisa Anda nikmati kembali pagi ini.

1. Seperti Ini Bentuk dan Cara Kerja Cantrang yang Membuatnya Dilarang

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015, hanya sebanyak 46 persen sampai 51 persen hasil tangkapan alat cantrang laik dikonsumsi.

Sementara, 49 persen sampai 54 persen lainnya merupakan tangkapan sampingan yang didominasi oleh ikan petek.

Sebagian besar hasil tangkapan sampingan tersebut digunakan sebagai pembuat bahan tepung ikan untuk pakan ternak.

Baca juga : Seperti Ini Bentuk dan Cara Kerja Cantrang yang Membuatnya Dilarang

2. Begini Cara Utak-atik Gaji Kecil agar Cukup Sebulan

Banyak orang yang berpendapat jika gaji kecil tidak membutuhkan pengaturan keuangan yang baik. Hal ini karena gaji tersebut hanya akan mencukupi kebutuhann sehari-hari sehingga banyak yang berpendapat jika pengelolaan bukanlah hal yang penting.

Pendapat ini sebenarnya sangat salah. Gaji yang terbatas sebenarnya butuh diatur agar tidak membuat tabungan cepat terkuras.

Baca juga : Begini Cara Utak-atik Gaji Kecil agar Cukup Sebulan

3. Luhut: Enggak Ada yang Beking-beking, Kita Sapu yang Macam-macam...

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi setiap transaksi di proyek negara, termasuk pembangunan light rail transit ( LRT) Jabodebek.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam sambutannya ketika menyaksikan kerja sama PT Inka dengan sejumlah perusahaan dan Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan.

Baca juga : Luhut: Enggak Ada yang Beking-beking, Kita Sapu yang Macam-macam...

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka memberikan keterangan saat menjadi saksi ahli dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) Perkara Kasasi Mahkamah Agung tekait PHK sepihak pegawai oleh Pelindo II, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (16/10/2017). Sidang tersebut mendengarkan keterangan saksi ahli mantan anggota Komis IX DPR Rieke Diah Pitaloka yang juga ahli ketenagakerjaan.ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka memberikan keterangan saat menjadi saksi ahli dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) Perkara Kasasi Mahkamah Agung tekait PHK sepihak pegawai oleh Pelindo II, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (16/10/2017). Sidang tersebut mendengarkan keterangan saksi ahli mantan anggota Komis IX DPR Rieke Diah Pitaloka yang juga ahli ketenagakerjaan.
4. Anggap Banyak Keanehan, Anggota Dewan Ini Tolak Impor Beras 500.000 Ton

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan menolak keputusan pemerintah untuk mengimpor 500.000 ton beras.

Hal itu disampaikan Rieke secara terbuka pada rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi VI DPR RI mengenai kebijakan impor beras, Kamis (18/1/2018) siang.

Keanehan yang dimaksud Rieke pertama-tama tentang data yang berbeda-beda.

Baca juga : Anggap Banyak Keanehan, Anggota Dewan Ini Tolak Impor Beras 500.000 Ton

5. Menhub: Pengangkatan Kembali Edi Sukmoro Jadi Dirut KAI Sesuai Prosedur

Menteri Perhubungan ( Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pemberhentian dan pengangkatan kembali Edi Sukmoro sebagai Direktur Utama PT KAI adalah hal wajar, sesuai dengan proses yang harus dilalui saat masa jabatannya berakhir.

Menurut Budi Karya, setelah masa jabatan Direktur Utama berakhir, maka pemangku jabatan tersebut mesti lebih dulu diberhentikan dan diletakkan di jabatan lain. Baru setelahnya dia bisa kembali diangkat ke jabatan sebelumnya, yakni Direktur Utama.

Baca juga : Menhub: Pengangkatan Kembali Edi Sukmoro Jadi Dirut KAI Sesuai Prosedur

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+