Jelang Pelaporan SPT, Ini Imbauan DJP bagi Pemberi Kerja dan Wajib Pajak

Kompas.com - 19/01/2018, 12:30 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau para pemberi kerja dan wajib pajak (WP) agar mempersiapkan hal-hal terkait menjelang pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Bagi pemberi kerja, DJP menyarankan untuk mengurus bukti pemotongan 1721 A1/A2 yang merupakan dasar pengisian SPT PPh (Pajak Penghasilan) tahunan oleh WP orang pribadi serta penyediaan SPT tahunan pre-populated.

"DJP mengingatkan seluruh pemberi kerja dan bendaharawan agar melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 serta mengisi dan melaporkan SPT PPh Pasal 21/26 masa Desember 2017 secara benar dan tepat waktu," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2018).

Baca juga : Menkeu: Laporkan Harta yang Belum Masuk SPT Tak Akan Dikenai Denda

Yoga juga memberi catatan bagi WP badan serta WP peserta tax amnesty. Untuk WP badan berkedudukan di Indonesia, modalnya terbagi atas saham-saham, memiliki utang, dan mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak, wajib menyampaikan laporan penghitungan perbandingan antara utang dan modal sebagai lampiran SPT.

Bila WP badan punya utang swasta luar negeri, juga wajib dilampirkan dalam pelaporan SPT. Dokumen-dokumen di atas tidak wajib bagi WP badan yang bergerak di bidang usaha perbankan, pembiayaan, asuransi, infrastruktur, pertambangan tertentu, atau yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh final.

Kemudian, WP badan yang bertransaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, harus melampirkan ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal serta laporan per negara dalam pelaporan SPT.

Baca juga : Ditjen Pajak Periksa SPT Nasabah RI yang Transfer Rp 19 Triliun

"Semua dokumen itu harus dilampirkan dalam SPT elektronik sebagai satu file dengan format PDF," tutur Yoga.

Untuk WP peserta tax amnesty yang melakukan repatriasi aset, wajib menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.

Peserta tax amnesty yang mengungkapkan harta tambahan di dalam negeri, juga wajib menyampaikan laporan penempatan harta tambahan setiap tahun selama tiga tahun.

"Batas waktu penyampaian laporan pengalihan, realisasi investasi, dan laporan penempatan harta tambahan mengikuti batas waktu penyampaian SPT tahun pajak 2017 untuk laporan tahun pertama, tahun 2018 untuk tahun kedua, dan 2019 untuk tahun ketiga," ujar Yoga.

Baca juga : Ini Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT Pajak

Untuk keterangan lebih lanjut, Yoga mengarahkan WP untuk mengecek ketentuan terkait di www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak di 1500200.

Kompas TV Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan harta yang tersembunyi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Blokir Kartu ATM BRI lewat HP Tanpa ke Bank

Cara Blokir Kartu ATM BRI lewat HP Tanpa ke Bank

Earn Smart
Ini Usul DPR dan Pengamat agar Penerimaan Negara dari Cukai Rokok Optimal

Ini Usul DPR dan Pengamat agar Penerimaan Negara dari Cukai Rokok Optimal

Whats New
Digiasia dan Reliance Group Kolaborasi Luncurkan ReliPay

Digiasia dan Reliance Group Kolaborasi Luncurkan ReliPay

Whats New
Kembangkan Desa Perikanan Cerdas, KKP Gandeng FAO

Kembangkan Desa Perikanan Cerdas, KKP Gandeng FAO

Rilis
Menteri Investasi Ajak Negara G20 Ambil Peran Pemulihan Ekonomi Global

Menteri Investasi Ajak Negara G20 Ambil Peran Pemulihan Ekonomi Global

Whats New
Jamin Suplai ke Kilang Pertamina, Proyek Pipa Gas Senipah-Balikpapan Dimulai

Jamin Suplai ke Kilang Pertamina, Proyek Pipa Gas Senipah-Balikpapan Dimulai

Whats New
Mendag Zulhas: Saya Sedih Petani Jual Sawit ke Malaysia

Mendag Zulhas: Saya Sedih Petani Jual Sawit ke Malaysia

Whats New
Tips Berburu Barang Elektronik Idaman ala Aulion di Puncak Kampanye Shopee 7.7 Mega Elektronik Sale

Tips Berburu Barang Elektronik Idaman ala Aulion di Puncak Kampanye Shopee 7.7 Mega Elektronik Sale

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Ditutup Melemah

IHSG dan Rupiah Kompak Ditutup Melemah

Whats New
Pelemahan Rupiah akan Berlanjut Sampai Rp 16.000, Ini Pemicunya

Pelemahan Rupiah akan Berlanjut Sampai Rp 16.000, Ini Pemicunya

Whats New
Pengusaha Pusat Belanja Sarankan Pemerintah Melonggarkan Syarat Vaksinasi Booster

Pengusaha Pusat Belanja Sarankan Pemerintah Melonggarkan Syarat Vaksinasi Booster

Whats New
Mendag Zulhas: 3 Minggu Saya Menjabat, Harga Bahan Pokok Alami Tren Penurunan

Mendag Zulhas: 3 Minggu Saya Menjabat, Harga Bahan Pokok Alami Tren Penurunan

Whats New
Kunjungi Kemendagri, BPH Migas Minta Adanya Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

Kunjungi Kemendagri, BPH Migas Minta Adanya Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

Rilis
Dapat Pendanaan Baru, Health Insurtech Rey Target Raih Gross Premi 1 Juta Dollar AS

Dapat Pendanaan Baru, Health Insurtech Rey Target Raih Gross Premi 1 Juta Dollar AS

Whats New
Pensiunan TNI dan Polri Bisa Lapor SPTB secara Online Pakai ASABRI Mobile

Pensiunan TNI dan Polri Bisa Lapor SPTB secara Online Pakai ASABRI Mobile

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.