Menteri Susi: Ada Masalah Teknis pada Rencana Pemerintah Impor Garam

Kompas.com - 22/01/2018, 17:52 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama jajaran saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama jajaran saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai ada masalah pada teknis rencana impor garam industri oleh pemerintah.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merekomendasikan jumlah impor garam industri hanya 2,2 juta ton. Namun, dalam rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution impor menggunakan data dari Kementerian Perindustrian sebesar 3,7 juta ton.

Susi menyatakan si satu sisi, industri memang membutuhkan garam dalam jumlah besar agar bisnisnya bisa jalan. Di sisi lain, petani garam dalam negeri akan terganggu jika garam impor nanti bocor keluar dari industri dan masuk ke pasar konsumsi.

"Nanti harga garam mahal, salah Menteri Susi. Harga garam murah karena garam impor, salah Menteri Susi. Industri tidak jalan, salah lagi Menteri Susi. That's a problem," kata Susi pada rapat kerja dengan Komisi IV di gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).

Susi menjelaskan, pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa hari lalu dengan kementerian terkait menyepakati akan impor garam industri 3,7 juta ton.

Hal itu belakangan dipersoalkan oleh Komisi IV, salah satunya karena keputusan impor garam tidak melalui rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Perihal impor garam diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Dalam Pasal 37 UU 7/2016, disebutkan bahwa dalam hal melaksanakan impor garam, memerlukan rekomendasi KKP sebagai acuannya.

"Rekomendasi kami tidak dipakai, tapi di-over ride (dikesampingkan) dalam rapat bersama dengan Kemenko Perekonomian," tutur Susi.

"Walaupun kami dilindungi undang-undang, tapi kalau ujungnya pelaksanaan tata niaganya tidak bisa memaklumi kami, susah juga," lanjut Susi.

Setelah dibahas lebih lanjut, Komisi IV menyatakan sikap menolak kebijakan impor garam industri. Komisi IV juga menilai impor garam tetap harus melalui rekomendasi Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan UU 7/2016.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X