Kompas.com - 22/01/2018, 18:00 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Segenap anggota Komisi IV DPR RI mengusulkan rapat gabungan dengan menghadirkan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas masalah impor garam industri.

Impor garam industri jadi sorotan setelah Komisi IV menggelar rapat kerja (raker) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siang tadi dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaannya.

"Komisi IV mengusulkan diadakan rapat gabungan menghadirkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Menko Perekonomian, PT Garam, dan BPS (Badan Pusat Statistik) membahas impor garam," kata pimpinan raker sekaligus Wakil Ketua Komisi IV Michael Wattimena di hadapan peserta raker.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyarankan Komisi IV untuk berkoordinasi dengan Komisi VI yang melingkupi Kementerian Perdagangan agar bahasan impor garam dilakukan secara komprehensif.

Baca juga : Komisi IV DPR Tolak Rencana Impor Garam Industri

 

Terlebih saat penentuan keputusan impor garam industri, Susi mengaku rekomendasi dari pihaknya dikesampingkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Perihal impor garam diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 37 UU 7/2016, disebutkan bahwa dalam hal melaksanakan impor garam, memerlukan rekomendasi KKP sebagai acuannya.

"Sebenarnya, yang bisa memaksa adalah Komisi IV dan Komisi VI dalam pandangan saya," tutur Susi.

Adapun kehadiran BPS sebagai pihak yang turut diundang agar DPR bisa menentukan berapa data kebutuhan garam industri sebenarnya yang diadakan melalui importasi.

Baca juga : Raker dengan Susi, Anggota DPR Pertanyakan soal Impor Garam Industri

 

Pada masalah ini, ada perbedaan data di mana KKP merekomendasikan 2,2 juta ton sementara Darmin memakai acuan data kebutuhan industri dari Kemenperin sejumlah 3,7 juta ton.

Komisi IV akan membahas rencana rapat gabungan ini secara internal terlebih dahulu. Untuk waktu pastinya kapan rapat gabungan diselenggarakan, akan diatur kemudian oleh Komisi IV.

Kompas TV Garam impor seberat 27.500 ton tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Jumat malam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Banjir di Tol BSD, Ini Solusi Pengelola

Antisipasi Banjir di Tol BSD, Ini Solusi Pengelola

Whats New
Ini 9 Provinsi dengan UMR Lebih dari Rp 3,5 Juta Tetap dapat BSU 2022

Ini 9 Provinsi dengan UMR Lebih dari Rp 3,5 Juta Tetap dapat BSU 2022

Whats New
BPH Migas dan Polda Sumsel Ungkap Kasus Penyelewangan 7 Ton BBM Berubsidi di Muara Enim

BPH Migas dan Polda Sumsel Ungkap Kasus Penyelewangan 7 Ton BBM Berubsidi di Muara Enim

Rilis
Bogasari Bantu 45 Sertifikasi Halal untuk UKM di Jakarta hingga Bali

Bogasari Bantu 45 Sertifikasi Halal untuk UKM di Jakarta hingga Bali

Whats New
BPJS Ketenagakerjaan Diminta Pertimbangkan Skema Perlindungan Penumpang Ojol

BPJS Ketenagakerjaan Diminta Pertimbangkan Skema Perlindungan Penumpang Ojol

Whats New
Pegadaian Raup Transaksi Rp 2 Miliar di KustomFest 2022

Pegadaian Raup Transaksi Rp 2 Miliar di KustomFest 2022

Rilis
DBS Perkirakan BI Akan Naikkan Suku Bunga hingga 5 Persen

DBS Perkirakan BI Akan Naikkan Suku Bunga hingga 5 Persen

Whats New
Gubernur BI Ingatkan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan

Gubernur BI Ingatkan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan

Whats New
Coca Cola Genjot Penerapan Ekonomi Sirkular, Ini yang Dilakukan

Coca Cola Genjot Penerapan Ekonomi Sirkular, Ini yang Dilakukan

Whats New
Ini Sederet Tantangan yang Bikin Milenial Susah Beli Rumah

Ini Sederet Tantangan yang Bikin Milenial Susah Beli Rumah

Spend Smart
Bio Farma Gandeng ProFactor Pharma Inggris Kembangkan Obat Hemofilia

Bio Farma Gandeng ProFactor Pharma Inggris Kembangkan Obat Hemofilia

Whats New
Rencana Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan Perlu Pertimbangkan Nasib Buruh Tani dan Pekerja SKT

Rencana Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan Perlu Pertimbangkan Nasib Buruh Tani dan Pekerja SKT

Whats New
Tol BSD Sering Banjir, Kementerian PUPR Akan Tinggikan Badan Jalan 2 Meter

Tol BSD Sering Banjir, Kementerian PUPR Akan Tinggikan Badan Jalan 2 Meter

Whats New
PT Pertamina Buka 20 Lowongan Kerja, Klik recruitment.pertamina.com

PT Pertamina Buka 20 Lowongan Kerja, Klik recruitment.pertamina.com

Whats New
Di DKI Jakarta Ada 395.866 Pekerja Kena PHK Telah Mengklaim JHT

Di DKI Jakarta Ada 395.866 Pekerja Kena PHK Telah Mengklaim JHT

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.