Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau soal Penenggelaman Kapal, I Stand with Susi..."

Kompas.com - 23/01/2018, 11:42 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Senin (22/1/2018) kemarin, sebagian besar anggota dewan menyatakan sikap terhadap kementerian yang digawangi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Mereka mengapresiasi kinerja KKP terutama soal penegakan hukum dengan penenggelaman kapal, namun di satu sisi mengkritik rencana pemerintah impor garam industri tanpa melalui rekomendasi Susi.

"Kalau soal penenggelaman kapal, I stand with Susi," kata Ono Surono, salah satu anggota komisi kepada Susi di tengah-tengah rapat.

Menurut Komisi IV, Susi telah melaksanakan amanat Undang-Undang dengan tetap pada pendiriannya untuk memberi sanksi penenggelaman kapal yang terbukti dipakai pada kasus illegal fishing. Kapal yang kebanyakan dari luar negeri itu juga sudah melalui proses persidangan, di mana hakim memutuskan agar pemusnahan dilakukan, dengan KKP sebagai pelaksananya.

Baca juga: Tahun 2017, Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan dari Negara-negara Ini

Dasar hukum yang dipakai untuk sanksi memusnahkan kapal adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Menurut Susi, di sana diatur tentang pemusnahan kapal yang terbukti dipakai oleh pelaku illegal fishing dengan berbagai cara, di antaranya diledakkan atau dilubangi hingga kapal tenggelam dengan sendirinya.

Anggota komisi juga memuji ketegasan Susi mengenai larangan penggunaan cantrang yang kemudian diberi kelonggaran waktu untuk para nelayan. Hal itu memperlihatkan Susi tetap menegakkan aturan dan undang-undang sebagai ketetapan bersama.

Di sisi lain, Komisi IV banyak menyoroti rencana impor garam industri dari berbagai sisi. Utamanya, mereka banyak membahas tentang keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang menilai impor garam tidak perlu rekomendasi Susi.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, disebutkan wewenang impor garam hanya melalui rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi juga membenarkan hal tersebut, dengan penjelasan KKP sebagai pihak yang tahu berapa besar kebutuhan garam dan dampak impor terhadap petani garam dalam negeri.

Darmin juga memutuskan memakai data dari Kementerian Perindustrian untuk impor garam industri sebesar 3,7 juta ton. Sementara, KKP hanya merekomendasikan 2,2 juta ton untuk impor garam industri tersebut.

Pertimbangan Darmin memilih 3,7 juta ton karena hanya Kemenperin yang tahu persis berapa besar kebutuhan garam untuk industri yang akan dipakai setahun ini. Dia juga menegaskan, tidak perlu rekomendasi Susi karena garam yang dimaksud dalam impor ini adalah garam industri, bukan garam konsumsi.

"Maka dari itu, Komisi IV DPR RI menolak impor garam tanpa rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai amanat undang-undang," tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena yang sekaligus memimpin rapat kerja tersebut.

Untuk menindaklanjuti rencana impor garam industri, Komisi IV akan menggelar rapat gabungan. Pihak yang akan diundang dalam rapat itu adalah KKP, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, hingga Badan Pusat Statistik.

Kompas TV Silang pendapat terjadi antara Luhut Binsar Panjaitan dan Susi Pudjiastuti terkait aksi penenggelaman kapal asing pencuri ikan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rp 4,96 Triliun Modal Asing Masuk RI Selama Sepekan

Rp 4,96 Triliun Modal Asing Masuk RI Selama Sepekan

Whats New
Indonesia Sudah Punya 111 Kawasan Industri, Totalnya 108 Ribu Hektare

Indonesia Sudah Punya 111 Kawasan Industri, Totalnya 108 Ribu Hektare

Whats New
Bos Food Station Optimis Harga Beras Medium Bisa Ditekan di Bawah Rp 9.000 per Kg

Bos Food Station Optimis Harga Beras Medium Bisa Ditekan di Bawah Rp 9.000 per Kg

Whats New
Penjelasan PT Timah soal Kecelakaan Tambang yang Menewaskan 2 Pekerja

Penjelasan PT Timah soal Kecelakaan Tambang yang Menewaskan 2 Pekerja

Whats New
BUMN Virama Karya Buka 6 Lowongan Kerja, Pendaftarannya Ditutup 10 Februari 2023

BUMN Virama Karya Buka 6 Lowongan Kerja, Pendaftarannya Ditutup 10 Februari 2023

Work Smart
Leadership Development Program, Upaya Elnusa Persiapkan Pemimpin Masa Depan

Leadership Development Program, Upaya Elnusa Persiapkan Pemimpin Masa Depan

Whats New
RI Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, Luhut: Ini Langkah Baik

RI Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, Luhut: Ini Langkah Baik

Whats New
Kegiatan Sail Teluk Cenderawasih Diharap Dapat Menarik Investor untuk Pembangunan Daerah

Kegiatan Sail Teluk Cenderawasih Diharap Dapat Menarik Investor untuk Pembangunan Daerah

Whats New
PT Pegadaian Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dibutuhkan

PT Pegadaian Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Pegadaian Buka Lowongan Kerja hingga 11 Februari 2023, Simak Kualifikasinya

Pegadaian Buka Lowongan Kerja hingga 11 Februari 2023, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Usai Dipanggil Jokowi, Bos Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Usai Dipanggil Jokowi, Bos Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Whats New
Ekonom UI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,19 Persen di 2022

Ekonom UI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,19 Persen di 2022

Whats New
Kementerian PUPR Bantah Wisma Atlet Kemayoran Mangkrak

Kementerian PUPR Bantah Wisma Atlet Kemayoran Mangkrak

Whats New
Apakah BI Bakal Ikut The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan Lagi?

Apakah BI Bakal Ikut The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan Lagi?

Whats New
Bulog Usul Tunjangan ASN Berupa Uang Diganti Beras Premium

Bulog Usul Tunjangan ASN Berupa Uang Diganti Beras Premium

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+