Menanti Gong Holding BUMN Migas

KOMPAS.com - Tahap awal pembentukan holding minyak dan gas (migas), yakni pengalihan saham pemerintah dari Perusahaan Gas Negara (PGN) ke PT Pertamina (Persero) akan dimulai Kamis (25/1/2018) ini.

Direktur SDM Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa proses awal pembentukan holding migas bakal dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PGN.

Dalam undangan resmi yang diterima Kompas.com, RUPSLB tersebut digelar pada hari ini, pada pukul 15.00 WIB.

Sementara Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, RUPSLB tersebut hanya meminta persetujuan para pemegang saham perihal pengalihan saham pemerintah di PGN, ke Pertamina.

Baca juga: Pertamina Berharap Peraturan Holding BUMN Migas Cepat Selesai

Adapun saham pemerintah di PGN sebesar 57 persen atau mayoritas. Sedangkan 43 persen sisanya merupakan saham publik.

Menurut dia, meskipun nanti di dalam RUPSLB nanti para pemegang saham menyetujui pengalihan saham ke Pertamina, tidak berarti bahwa holding migas langsung terbentuk. Pembentukan holding sendiri baru bisa dilakukan belakangan, setelah Peraturan Pemerintah yang melandasi holding migas dikeluarkan.

"Jadi urutannya RUPSLB, lalu PP, lalu akte inbreng. RUPSLB itu cuma menyetujui pengalihan saham dari pemerintah ke Pertamina," ujarnya, Selasa lalu.

Pembentukan subholding

Selain memasukkan PGN ke Pertamina, proses pembentukan holding migas juga akan diikuti dengan penataan anak usaha kedua perusahaan pelat merah itu. Tujuannya untuk membentuk subholding yang dikategorikan berdasarkan sektor usahanya.

Ada empat subholding yang rencananya diletakkan di bawah holding migas.

Pertama, seluruh anak usaha yang dimiliki Pertamina akan diintegrasikan menjadi subholding upstream (hulu).

Kedua, ada usaha refinery and petrochemical, yang akan dikonsolidasikan jadi subholding pengolahan. Ketiga, dibentuk subholding pemasaran atau ritel. Kemudian keempat berupa subholding gas.

Dari empat subholding tersebut, yang paling dekat untuk terwujud adalah subholding gas. Nicke mengatakan bahwa subholding ini akan terbentuk dengan cara memasukkan Pertamina Gas (Pertagas) ke dalam PGN.

"Integasi ini targetnya Maret 2018," ujar Nicke.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menambahkan bahwa bentuk integrasi antara Pertagas dengan PGN masih dalam diskusi.

Belum diketahui apakah nanti akan dilebur, gabungkan atau dalam bentuk akuisisi.

Adapun rencana implementasi pembentukan subholding akan dilakukan secara bertahap. Tujuannya agar tidak mengganggu kegiatan usaha yang sudah berjalan.

"Ada customer yang dilayani, kita tidak ingin mengganggu itu. Tim operasi yang akan detailkan tahapannya. Kita sepakat final structurenya seperti itu," pungkas Nicke.