Utang Jatuh Tempo "Menggunung", Investor Asing Masih Tertarik Beli SBN

Kompas.com - 29/01/2018, 06:03 WIB
Dari kiri ke kanan di meja depan, Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Anggota Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti, dan Direktur Group Surveilans dan SSK LPS Moch. DoddyAriefianto, Sabtu (27/1/2018).

KOMPAS.com/BAMBANG PJDari kiri ke kanan di meja depan, Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Anggota Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti, dan Direktur Group Surveilans dan SSK LPS Moch. DoddyAriefianto, Sabtu (27/1/2018).
EditorBambang Priyo Jatmiko

BANDUNG, KOMPAS.com - Utang jatuh tempo pemerintah pada tahun ini mencapai Rp 390 triliun dan tahun depan Ro 410 triliun. Jika dijumlah, mencapai Rp 800 triliun pada periode 2018-2019.

Jumlah utang pemerintah yang jatuh tempo tersebut memang cukup besar jika dibandingkan waktu sebelumnya.

Anggota Dewan Komisionel Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti mengatakan ada sejumlah risiko yang mungkin dihadapi pemerintah dalam pembayaran utang tersebut. Salah satunya dana investor tidak akan kembali lagi masuk ke Indonesia.

"Namun kalau melihat appetite investor, mereka masih mengincar negara-negara berkembang. Apalagi pada lelang SBN (Surat Berharga Negara) terakhir mengalami oversubscribe, kami melihat pemerintah tak akan kesulitan mendapatkan dana dari pasar," kata Destry dalam acara editor gathering, Sabtu (27/1/2018).

Menurut Destry, beberapa indikator yang membuat pemodal asing tetap tertarik dengan surat utang pemerintah Indonesia, di antaranya kebijakan makro pemerintah yang membuat nyaman investor.

Lainnya yakni nilai tukar rupiah yang relatif stabil, rasio utang terhadap PDB di level 29 persen serta serapan anggaran tahun 2017 yang mencapai 91 persen.

Dari eksternal, ada normalisasi suku bunga di negara-negara maju seiring dengan mulai dihentikannya kebijakan quantitative easing oleh sejumlah bank sentral seperti di Jepang dan Uni Eropa.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, menyatakan utang jatuh tempo pemerintah pada tahun ini dan tahun depan merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara menilai utang yang dibuat oleh pemerintah telah direncanakan secara saksama dalam APBN.

Selama ini, pengeluaran pemerintah memang lebih besar dari penerimaan, maka pemerintah perlu utang untuk menjalankan anggaran defisit.

Suahasil menjelaskan defisit dalam satu tahun APBN dijaga agar tidak lebih 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.