Catatan Apindo tentang Regulasi Pemerintah yang Masih Tumpang Tindih

Kompas.com - 30/01/2018, 06:16 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberi catatan bagi pemerintah tentang sejumlah regulasi atau peraturan dalam berusaha yang praktiknya masih tumpang tindih dengan aturan lain. Hal ini praktis membuat para pengusaha kesulitan bahkan terpaksa keluar uang lebih dalam rangka memenuhi aturan tersebut dan memeroleh izin.

"Masih ada aturan yang tidak sinkron, tidak konsisten, tidak efisien, serta beda penafsiran," kata Sekretaris Umum Apindo sekaligus Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar saat menghadiri Member's Gathering Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).

Sanny memberi contoh beberapa peraturan yang tidak sinkron dengan regulasi pendukungnya. Untuk Hak Guna Bangunan (HGB), dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disebut jangka waktunya 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun ke depan.

Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diungkapkan HGB dapat diberikan hingga 80 tahun dengan diberikan dan diperpanjang di muka 50 tahun serta diperbarui untuk 30 tahun. Aturan yang berbeda ini menimbulkan kebingungan ketika pengusaha konsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ketika HGB akan berakhir.

Baca juga : Tahun Depan, Mengajukan Izin Usaha Bisa Online

Kemudian untuk izin lingkungan, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri bahwa perusahaan industri dalam kawasan industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan, lingkungan, lokasi, tempat usaha, peruntukan penggunaan tanah, pengesahan rencana tapak tanah dan analisa dampak lalu lintas.

Tetapi, kenyataan di lapangan izin lingkungan tetap harus dimiliki pelaku usaha yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

"Ketidaksetaraan antarregulasi tentang izin lingkungan jadi kendala bagi kegiatan investasi. PP 142/2015 tidak dapat terlaksana karena pemda dan investor takut kena ancaman pidana dan denda dari UU 32/2009," tutur Sanny.

Masih banyak aturan lain yang saling tumpang tindih dan membuat dunia usaha sulit untuk berkembang. Sanny berharap, melalui tekad dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, agar aturan-aturan seperti itu bisa dicari jalan keluar oleh pemerintah sehingga pengusaha dan investor memiliki kepastian dan rasa aman.

Baca juga: Soal Izin Usaha, Pemda yang Tak Patuhi Presiden Bakal Diberi Sanksi

Kompas TV PT Freeport Indonesia akhirnya kembali mengantongi izin perpanjangan ekspor konsentrat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beli Solar Sudah Pakai QR Code MyPertamina, Pertalite Kapan?

Beli Solar Sudah Pakai QR Code MyPertamina, Pertalite Kapan?

Whats New
Simak 3 Cara Kirim Pulsa Indosat dengan Mudah

Simak 3 Cara Kirim Pulsa Indosat dengan Mudah

Spend Smart
Bandara Kiwirok di Papua Kembali Dibuka Setelah Sempat Tak Beroperasi Sejak 2021

Bandara Kiwirok di Papua Kembali Dibuka Setelah Sempat Tak Beroperasi Sejak 2021

Whats New
21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN

21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN

Whats New
Wilmar Group Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Fresh Graduate, Simak Persyaratannya

Wilmar Group Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Fresh Graduate, Simak Persyaratannya

Work Smart
Baznas RI Tak Akan Beri Perlindungan Hukum ke Pelaku Korupsi Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Baznas RI Tak Akan Beri Perlindungan Hukum ke Pelaku Korupsi Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Whats New
[KOMPASIANIVAL 2022] Sekjen PP Perbasi: Indonesia Diapresiasi FIBA

[KOMPASIANIVAL 2022] Sekjen PP Perbasi: Indonesia Diapresiasi FIBA

Rilis
Menkop Teten Optimis Minyak Makan Merah Diluncurkan Januari 2023

Menkop Teten Optimis Minyak Makan Merah Diluncurkan Januari 2023

Whats New
Cara Beli Solar Subsidi Pakai QR Code MyPertamina

Cara Beli Solar Subsidi Pakai QR Code MyPertamina

Whats New
Lowongan Kerja Bank DKI untuk Lulusan D3-S1, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Bank DKI untuk Lulusan D3-S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Berlaku di 11 Daerah, Beli Solar Subsidi Kini Wajib Pakai Qr Code MyPertamina

Berlaku di 11 Daerah, Beli Solar Subsidi Kini Wajib Pakai Qr Code MyPertamina

Whats New
Dituding Kerap Diatur oleh China, Luhut: Enggak Ada Sama Sekali Saya Mau Diatur

Dituding Kerap Diatur oleh China, Luhut: Enggak Ada Sama Sekali Saya Mau Diatur

Whats New
[Kompasianival 2022] Akmal Marhali: Kita Harus Sukseskan Bersama Piala Dunia U-20

[Kompasianival 2022] Akmal Marhali: Kita Harus Sukseskan Bersama Piala Dunia U-20

Rilis
Pencairan Berakhir 20 Desember, Simak Cara Cek Status Penerima BSU Lewat Kantor Pos di Aplikasi Pospay

Pencairan Berakhir 20 Desember, Simak Cara Cek Status Penerima BSU Lewat Kantor Pos di Aplikasi Pospay

Whats New
Buruh: Menko PMK Sebaiknya Tak Berkomentar Soal 'No Work No Pay'

Buruh: Menko PMK Sebaiknya Tak Berkomentar Soal "No Work No Pay"

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.