Sebelum Diterbitkan, Aturan Pajak E-Commerce Perlu Uji Publik

Kompas.com - 30/01/2018, 13:03 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk melakukan uji publik terkait aturan pengenaan pajak e-commcerce.

Ketua Umum idEA, Aulia E. Marinto mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima rancangan naskah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perpajakan Pelaku Usaha Perdagangan Berbasis Elektronik (RPMK Pajak E-Commerce).

"Uji publik atas naskah RPMK Pajak E-Commerce harus dilakukan sebelum disahkan agar asas formal dan material pembentukan peraturan terwujud," kata Aulia saat Media Briefing di Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Menurut Aulia, selama ini pihaknya baru menerima sosialisasi berupa konsep pengenaan pajak pada e-commerce.

Baca juga: idEA Tuding Kemendag Tak Transparan dalam Penyusunan RPP "E-Commerce"

Dia menegaskan, pelaksanaan uji publik perlu dilakukan, guna melihat aturan tersebut apakah memberatkan industri perdagangan online atau tidak.

“Partisipasi publik penting dilakukan guna memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat laju pertumbuhan pelaku usaha e-commerce terutama yang berbisnis di marketplace," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Pajak, Cybersecurity, Infrastruktur idEA Bima Laga mengatakan, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal sebelum menerapkan aturan pajak pada e-commerce termasuk dampak sosial dari aturan tersebut jika telah dijalankan.

"Dampak sosial, ketakutan terbesar idea adalah shifting ke platform yang masih free dan enggak dijagain atau diawasi oleh pemerintah," kata Bima.

Menurut Bima, saat ini berbagai pelaku e-commerce di Indonesia juga telah menanamkan nilai investasi yang besar guna mendorong berkembangnya industri perdagangan online.

"Investasi e-commerce tidak sedikit dan impact sosial yang enggak sedikit, mereka sudah berusaha menerapkan pemerataan ekonomi digital. Itu harus dipikirkan 70 persen penjualnya orang yang baru jualan," paparnya.

Bima memaparkan, rencananya aturan pengenaan pajak e-commerce melalui Peraturan Menteri Keuangan akan segera terbit.

Salah satu isinya adalah penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk pebisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi 0,5 persen dari omzet yang sebelumnya pajak PPh adalah 1 persen.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.