YLKI: Wacana Harga Batu Bara Acuan Harus Buat Tarif Listrik Lebih Murah

Kompas.com - 31/01/2018, 09:13 WIB
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) KOMPAS/HERU SRI KUMOROIlustrasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai tarif listrik seharusnya bisa lebih rendah dari saat ini jika pemerintah jadi menggunakan Harga Batu Bara Acuan (HBA) dalam struktur tarif listrik.

Wacana penggunaan HBA mengemuka ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melontarkan ide tersebut saat rapat kerja dengan DPR, Kamis (25/1/2018) lalu.

"Jika perubahan struktur tarif itu tidak berimplikasi terhadap turunnya tarif listrik, ya sami mawon alias tidak ada manfaatnya bagi konsumen," kata Tulus melalui keterangan tertulis, Rabu (31/1/2018).

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, mayoritas pembangkit listrik di Indonesia saat ini memakai bahan bakar batu bara. Sementara, formula tarif dasar listrik yang ditetapkan saat ini masih mengacu pada Indonesian Crude Price atau harga minyak Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Jumlah pembangkit berbahan bakar batu bara juga sudah mencapai 60 persen. Sehingga, jika wacana memasukkan HBA dalam struktur tarif listrik terealisasi, menurut Tulus, seharusnya bisa berdampak pada penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.

"Sedangkan kontribusi pembangkit minyak semakin kecil, yakni hanya 6 persen," tutur Tulus.

Selain itu, Tulus juga berpandangan bahwa sebaiknya pemerintah menggunakan HBA nasional ketimbang HBA internasional, karena Indonesia termasuk eksportir batu bara terbesar di dunia. Kalau yang dipakai HBA internasional, hitungan penentuan tarif listrik dianggap jadi tidak adil.

Dia turut mengingatkan agar Kementerian ESDM dan pihak terkait dapat menjalankan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang ramah lingkungan. Tulus mencontohkan, seperti pembangkit dengan batu bara di Ninghai di China yang diklaim near zero emission.

Wacana ini baru diungkapkan dalam rapat di DPR. Jonan memastikan untuk mengkaji seberapa efektif rencana tersebut dan dampak positifnya bagi masyarakat luas.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X