Sri Mulyani Marah Serapan Anggaran Kemenhub Tidak Maksimal

Kompas.com - 01/02/2018, 13:12 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan jajarannya saat bicara dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perbuhungan (Kemenhub) tahun Anggaran 2019.

Ani, demikian sapaan akrabnya, menegur seluruh jajaran Kemenhub karena dinilai tidak bisa mengelola anggaran dengan baik. Indikasinya adalah soal penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target.

"Jadi saya katakan, lihat cara Anda membelanjakannya. Tahun 2015 ke 2017, kapasitas spend Anda sebenarnya berapa?" ujarnya di Gedung Kemenhub, Kamis (1/2/2018).

Dia merinci, penyerapan anggaran Kemenhub selama 10 tahun terakhir tidak pernah mencapai 90 persen, padahal nilai yang diberikan selalu naik.

Beberapa di antaranya, anggaran Kemenhub pada 2010 mencapai Rp 17,8 triliun, lalu pada 2018 ini Kemenhub mengelola Rp 48,2 triliun.

Hal yang kemudian menjasi sorotan adalah sisa anggaran yang begitu besar. Pada tahun 2015, karena Presiden Joko Widodo ingin cepat membangun, maka dialokasikan anggaran yang lebih besar, dari Rp 37 triliun ke Rp 65 triliun.

"Lalu how much you can spend? Dari kenaikan segitu Kemenhub hanya bisa membelanjakan Rp 47 triliun, itupun saya akan bertanya berapa yang betul-betul dibelanjakan," kata Ani.

"Saya bukan anti-menambah anggaran, tapi if we and give more tetapi kemudian tak jadi apa-apa, itu dosanya besar sekali kepada rakyat Indonesia. Belum kalau ditambah dosa korupsi," imbuhnya.

Untuk itu, Menkeu berpesan agar pada tahun ini dan berikutnya, Kemenhub lebih kreatif dalam mengelola anggaran.

Apalagi sudah ada keleluasaan kerjasama sama dengan swasta untuk mendorong percepatan pembangunan di Tanah Air. Tidak semua pembangunan harus memakai dana APBN yang terbatas.

"Kita harus sudah memikirkan (pembangunan) mana yang memiliki nilai tambah tertinggi dan dari swasta paling rendah, itulah letak APBN. Lalu kalau jalur (yang dibangun) sudah bagus, gemuk, anda barangkali cuma butuh APBN 10 persen, 90 persen sisanya bisa swasta," Menkeu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk  Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Whats New
Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Whats New
Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Rilis
80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, 'Backlog' Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, "Backlog" Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

Whats New
Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Whats New
PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

Whats New
Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Whats New
BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

Whats New
Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Whats New
Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Whats New
Rincian UMR Karawang 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMR Karawang 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Work Smart
Nilai Ekspor RI Juli 2022, Menyusut Secara Bulanan, Meningkat Secara Tahunan

Nilai Ekspor RI Juli 2022, Menyusut Secara Bulanan, Meningkat Secara Tahunan

Whats New
Indonesia Swasembada Beras, FAO: Kami Mengucapkan Selamat...

Indonesia Swasembada Beras, FAO: Kami Mengucapkan Selamat...

Whats New
Hari Ini, Penumpang 14 KA Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Hari Ini, Penumpang 14 KA Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Whats New
Cara Cek Masa Aktif Kartu, Pulsa, dan Nomor XL Sendiri 2022

Cara Cek Masa Aktif Kartu, Pulsa, dan Nomor XL Sendiri 2022

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.