Sri Mulyani Marah Serapan Anggaran Kemenhub Tidak Maksimal

Kompas.com - 01/02/2018, 13:12 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan jajarannya saat bicara dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perbuhungan (Kemenhub) tahun Anggaran 2019.

Ani, demikian sapaan akrabnya, menegur seluruh jajaran Kemenhub karena dinilai tidak bisa mengelola anggaran dengan baik. Indikasinya adalah soal penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target.

"Jadi saya katakan, lihat cara Anda membelanjakannya. Tahun 2015 ke 2017, kapasitas spend Anda sebenarnya berapa?" ujarnya di Gedung Kemenhub, Kamis (1/2/2018).

Dia merinci, penyerapan anggaran Kemenhub selama 10 tahun terakhir tidak pernah mencapai 90 persen, padahal nilai yang diberikan selalu naik.

Beberapa di antaranya, anggaran Kemenhub pada 2010 mencapai Rp 17,8 triliun, lalu pada 2018 ini Kemenhub mengelola Rp 48,2 triliun.

Hal yang kemudian menjasi sorotan adalah sisa anggaran yang begitu besar. Pada tahun 2015, karena Presiden Joko Widodo ingin cepat membangun, maka dialokasikan anggaran yang lebih besar, dari Rp 37 triliun ke Rp 65 triliun.

"Lalu how much you can spend? Dari kenaikan segitu Kemenhub hanya bisa membelanjakan Rp 47 triliun, itupun saya akan bertanya berapa yang betul-betul dibelanjakan," kata Ani.

"Saya bukan anti-menambah anggaran, tapi if we and give more tetapi kemudian tak jadi apa-apa, itu dosanya besar sekali kepada rakyat Indonesia. Belum kalau ditambah dosa korupsi," imbuhnya.

Untuk itu, Menkeu berpesan agar pada tahun ini dan berikutnya, Kemenhub lebih kreatif dalam mengelola anggaran.

Apalagi sudah ada keleluasaan kerjasama sama dengan swasta untuk mendorong percepatan pembangunan di Tanah Air. Tidak semua pembangunan harus memakai dana APBN yang terbatas.

"Kita harus sudah memikirkan (pembangunan) mana yang memiliki nilai tambah tertinggi dan dari swasta paling rendah, itulah letak APBN. Lalu kalau jalur (yang dibangun) sudah bagus, gemuk, anda barangkali cuma butuh APBN 10 persen, 90 persen sisanya bisa swasta," Menkeu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasabah Kresna Life Gugat OJK ke Pengadilan, Apa Saja Tuntutannya?

Nasabah Kresna Life Gugat OJK ke Pengadilan, Apa Saja Tuntutannya?

Whats New
Saatnya Berbagi Cuan Tambang dengan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar

Saatnya Berbagi Cuan Tambang dengan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar

Whats New
10 Negara OPEC Turunkan Produksi, Harga Minyak Dunia Terpantau Menguat

10 Negara OPEC Turunkan Produksi, Harga Minyak Dunia Terpantau Menguat

Whats New
Daftar 10 Perusahaan Penerima PMN BUMN Rp 73 Triliun dan Rincian Penggunaan Dananya

Daftar 10 Perusahaan Penerima PMN BUMN Rp 73 Triliun dan Rincian Penggunaan Dananya

Whats New
BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

Whats New
Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik 'Ribet', Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik "Ribet", Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Whats New
[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

Whats New
Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Whats New
Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Whats New
Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Whats New
Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Whats New
Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Whats New
Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Whats New
Rusia Minat Bikin Pembangkit Nuklir di RI, Ini Jawaban Menteri ESDM

Rusia Minat Bikin Pembangkit Nuklir di RI, Ini Jawaban Menteri ESDM

Whats New
Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, Berlaku 2 Minggu Lagi

Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, Berlaku 2 Minggu Lagi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.