Sri Mulyani Marah Serapan Anggaran Kemenhub Tidak Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan jajarannya saat bicara dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perbuhungan (Kemenhub) tahun Anggaran 2019.

Ani, demikian sapaan akrabnya, menegur seluruh jajaran Kemenhub karena dinilai tidak bisa mengelola anggaran dengan baik. Indikasinya adalah soal penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target.

"Jadi saya katakan, lihat cara Anda membelanjakannya. Tahun 2015 ke 2017, kapasitas spend Anda sebenarnya berapa?" ujarnya di Gedung Kemenhub, Kamis (1/2/2018).

Dia merinci, penyerapan anggaran Kemenhub selama 10 tahun terakhir tidak pernah mencapai 90 persen, padahal nilai yang diberikan selalu naik.

Beberapa di antaranya, anggaran Kemenhub pada 2010 mencapai Rp 17,8 triliun, lalu pada 2018 ini Kemenhub mengelola Rp 48,2 triliun.

Hal yang kemudian menjasi sorotan adalah sisa anggaran yang begitu besar. Pada tahun 2015, karena Presiden Joko Widodo ingin cepat membangun, maka dialokasikan anggaran yang lebih besar, dari Rp 37 triliun ke Rp 65 triliun.

"Lalu how much you can spend? Dari kenaikan segitu Kemenhub hanya bisa membelanjakan Rp 47 triliun, itupun saya akan bertanya berapa yang betul-betul dibelanjakan," kata Ani.

"Saya bukan anti-menambah anggaran, tapi if we and give more tetapi kemudian tak jadi apa-apa, itu dosanya besar sekali kepada rakyat Indonesia. Belum kalau ditambah dosa korupsi," imbuhnya.

Untuk itu, Menkeu berpesan agar pada tahun ini dan berikutnya, Kemenhub lebih kreatif dalam mengelola anggaran.

Apalagi sudah ada keleluasaan kerjasama sama dengan swasta untuk mendorong percepatan pembangunan di Tanah Air. Tidak semua pembangunan harus memakai dana APBN yang terbatas.

"Kita harus sudah memikirkan (pembangunan) mana yang memiliki nilai tambah tertinggi dan dari swasta paling rendah, itulah letak APBN. Lalu kalau jalur (yang dibangun) sudah bagus, gemuk, anda barangkali cuma butuh APBN 10 persen, 90 persen sisanya bisa swasta," Menkeu.