Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2019, Kemenhub Fokus Bangun Konektivitas Daerah Tertinggal

Kompas.com - 02/02/2018, 11:00 WIB
Yoga Hastyadi Widiartanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan fokus kementerian yang dipimpinnya pada tahun depan adalah memperkuat konektivitas di daerah tertinggal dan perbatasan.

Penguatan konektivitas tersebut diharapkan bakal bisa memacu pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, kemudahan akses antar wilayah juga bisa membuat suatu lokasi jadi lebih menarik untuk investasi.

"Dalam mewujudkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Kementerian Perhubungan diamanatkan untuk melaksanakan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman," terang Menhub Budi Karya usai rapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub tahun Anggaran 2019, Kamis (1/2/2018).

Baca juga : Sri Mulyani Marah Serapan Anggaran Kemenhub Tidak Maksimal

Dia menambahkan alokasi anggaran Kemenhub sejak 2016 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Di sisi lain, anggaran tersebut tetap saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi.

Karenanya, kementerian bisa merancang agar anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) bisa difokuskan untuk pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan.

Sementara itu untuk wilayah yang sudah lebih berkembang dan secara ekonomi menarik, dibangun menggunakan skema kerja sama dengan swasta.

"Sesuai arahan Bapak Presiden kita didorong untuk mencari pendanaan alternatif di luar APBN untuk proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi," imbuhnya.

Baca juga : 34 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 348 Triliun Dibiayai Tanpa Anggaran Pemerintah

Pendanaan alternatif yang dimaksud antara lain berupa Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peningkatan peran BUMN, Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA), pembiayaan skema Surat Berharga Syariah Negara SBSN, serta investasi swasta murni.

Pada kesempatan yang sama, Kemenhub juga mengumumkan penggunaan aplikasi e-planning sebagai alat penyusunan RKA. Harapannya, dengan aplikasi tersebut perencanaan pusat dengan daerah bisa sinkron.

Disparitas

Sebelumnya, Menteri Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengatakan bahwa disparitas antardaerah di Indonesia masih cukup besar dan perlu dikurangi.

Nilai disparitas tersebut pada 2017 mencapai 0,391 persen. Meskipun nilainya kecil, di wilayah tertentu terlihat adanya ketimpangan yang sangat besar. Misalnya di Papua, Papua Barat, Banten, dan Bengkulu.

Baca juga : Menteri PPN: Warga Miskin 26 Juta Jiwa, Itu Bukan Jumlah yang Sedikit

"Analisa awal kenapa ketimpangam di daerah tinggi, karena konektivitas lemah. Seperti di Musrembang Bengkulu, di sana terlihat miskin karena terisolasi dari lintas Sumatera dan terisolasi antar kabupatennya. Kemudian banyak desa di sana tidak ada jaringan," tuturnya dalam RKA Kemenhub.

Atas dasar itu, Bambang menyarankan agar pembangunan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar daerah diperbanyak. Harapannya bisa memacu pemerataan ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal.

Kompas TV Menakar Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK (Bag 2)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com