Nelayan Tegal Tak Permasalahkan Pendataan oleh KKP

Kompas.com - 02/02/2018, 15:41 WIB
Kondisi Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Kapal perikanan nelayan kota Tegal KOMPAS.com/ACHMAD FAUZIKondisi Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Kapal perikanan nelayan kota Tegal
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

TEGAL, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat (2/2/2018) melakukan pendataan dan verifikasi ulang kapal perikanan yang menggunakan alat tangkap cantrang.

Dalam kesempatan ini, KKP melakukan pendataan dan verifikasi ulang kapal perikanan milik nelayan Kota Tegal yang digelar di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Tegal.

Dari pantauan Kompas.com, sejumlah nelayan Kota Tegal telah memenuhi halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Tegal.

Menanggapi pendataan dan verikasi, nelayan Tegal tidak mempermasalahkan adanya pendataan dan verifikasi ulang kapal perikanan.

Salah satu nelayan cantrang Tegal, Paing (44) menyatakan mendukung pendataan dan verifikasi ulang kapalnya. Menurut dia, proses tersebut membuat adanya jaminan nelayan cantrang melaut kembali.

"Enggak masalah yang penting bisa jalan. Kalau melaut lagi dapur bisa ngebul," kata dia kepada Kompas.com, di Pelabuhan Perikanan Tegalsari, Tegal, Jumat (2/2/2018).

Nelayan cantrang di Tegal lainnya, Muhammad (30) juga tidak mempermasalahkan adanya pendataan dan verikasi kapal perikanan.

Dia mengatakan, proses pendataan ini mempercepat waktu agar nelayan cantrang bisa melaut kembali. Pasalnya, terang dia, kurang lebih selama 2 bulan nelayan tidak melaut. Hal ini dikarenakan adanya, larangan penggunaan cantrang.

"Apalagi kesepakatan perpanjangan alat tangkap cantrang belum ada realisasinya. Ada yang nekat melaut tapi kan ditangkap," jelas dia.

Namun, baik Paing dan Muhammad meminta penggunaan alat cantrang tetap diperbolehkan oleh pemerintah.

"Pokoknya bagimana solusinya biar cantrang lanjut, karena alat cantrang yang bikin sejahtera. Tangkapan ikan banyak kalau pakai cantrang," imbuh Muhammad.

Pendataan, verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk mengetahui jumlah serta ukuran kapal dengan alat tangkap yang dilarang atau tidak ramah lingkungan seperti cantrang dan sejenisnya yang dimilki oleh para nelayan dan pelaku usaha yang digunakan untuk berlayar.

KKP bekerjasama dengan perbankan (BRI), penyedia alat Vessel Monitoring System (VMS), instansi daerah, beserta perangkat pendukung lainnya untuk menyukseskan kegiatan ini.

Setelah Tegal, kegiatan ini akan dilanjutkan pelaksanaannya ke sejumlah daerah seperti Batang, Pati, Rembang, dan Lamongan dan diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waskita Jual 30 Persen Saham Tol Medan-Tebing Tinggi ke Investor Asing

Waskita Jual 30 Persen Saham Tol Medan-Tebing Tinggi ke Investor Asing

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Whats New
Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Whats New
Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Whats New
Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 |  Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 | Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

Whats New
Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Whats New
Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Work Smart
Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Whats New
Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Spend Smart
Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

Rilis
Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Whats New
Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X