Jaminan Sosial ASN dan TNI/Polri Kembali Direvisi

Kompas.com - 05/02/2018, 06:46 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali merevisi aturan tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui beleid Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2017, pemerintah merevisi beberapa ketentuan dalam PP Nomor 70 tahun 2015.

Perubahan tersebut salah satunya pada pasal 30, yakni besaran iuran jaminan kematian (JKM) bagi ASN naik menjadi 0,72 persen dari gaji peserta setiap bulan. Selama ini iuran itu hanya 0,30 persen dari gaji ASN setiap bulan.

Aturan tersebut berlaku saat diundangkan tanggal 29 Desember 2017, tetapi dalam beleid ini, pembayaran iuran JKK dan JKM ASN terhitung mulai Juli 2017.

Asisten Deputi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Salman Sijabat mengatakan, pemerintah akan terus merevisi sejumlah aturan terkait jaminan sosial ASN. Ia menyebutkan, hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

Baca juga: Dana Jaminan Sosial Defisit, Apakah Manfaat untuk Peserta Akan Dikurangi?

Selain PP No. 66/2017, pemerintah tengah menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi ASN dan TNI/Polri, termasuk kemungkinan diaturnya JKK dan JKM. Kalau selama ini tunjangan tersebut dikelola secara terpisah, nantinya dengan aturan baru tersebut, akan dikelola secara bersama.

"Pemerintah merancang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua agar bisa dengan sistem fully funded," kata Salman, Minggu (4/1/2018).

Sebelumnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) meminta pemerintah untuk melakukan sinkronisasi pengelolaan jaminan sosial ASN, TNI/Polri agar sesuai dengan UU No 40 /2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Negara (SJSN) dan UU No/. 24/2011 tentang BPJS.

Namun, Salman menyebutkan, RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi ASN dan TNI/Polri akan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dia belum bersedia mengatakan pihak yang akan mengelola Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi ASN dan TNI/Polri apabila dijadikan satu. "Siapa yang mengelola, tergantung nanti, yang jelas pengelola harus pemerintahagar efisien," ucapnya.

Salman menyatakan saat ini Kementerian PAN RB sudah intensif membahas subtansi rancangan payung hukum itu. Rencananya pekan depan RPP ini akan kembali dibahas di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam). "Diharapkan bisa segera selesai," ujarnya.

Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menjelaskan, meski pemerintah merujuk pada UU Nomor 5/2014, namun pengaturan jaminan sosial ASN, TNI, Polri juga harus mengacu UU No 40 /2004 dan UU No/. 24/2011. Menurut dia, jaminan ketenagakerjaan ASN, TNI, Polri diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 yang mengamanatkan jaminan tersebut dikelola oleh lembaga nirlaba," kata Timboel. (Kontan/Ramadhani Prihatini)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pemerintah merevisi jaminan sosial ASN, TNI/Polri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wahyoo dan Livin’ by Mandiri Gelar Kompetisi Kuliner untuk UMKM

Wahyoo dan Livin’ by Mandiri Gelar Kompetisi Kuliner untuk UMKM

Rilis
Daftar Harga Listrik Per kWh 2022 untuk Golongan Tarif Non-subsidi

Daftar Harga Listrik Per kWh 2022 untuk Golongan Tarif Non-subsidi

Spend Smart
Sama-sama Beri Utang ke Negara, Apa Beda IMF dan Bank Dunia?

Sama-sama Beri Utang ke Negara, Apa Beda IMF dan Bank Dunia?

Whats New
Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Bagaimana Realisasinya?

Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Bagaimana Realisasinya?

Whats New
Viral Isu Pencairan Kredit Tanpa Jaminan ke Pengusaha Tambang, BNI Buka Suara

Viral Isu Pencairan Kredit Tanpa Jaminan ke Pengusaha Tambang, BNI Buka Suara

Whats New
Luhut Perpanjang Sosialisasi Beli Minyak Goreng Pakai Aplikasi

Luhut Perpanjang Sosialisasi Beli Minyak Goreng Pakai Aplikasi

Whats New
Fakta Singapura, Surga Bagi WNI Sembunyikan Hartanya di Luar Negeri

Fakta Singapura, Surga Bagi WNI Sembunyikan Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Terkena Sanksi BI Checking, Apa Akibatnya?

Terkena Sanksi BI Checking, Apa Akibatnya?

Whats New
Ratusan Jemaah Batal Berangkat Haji Furoda, Apa Uangnya Bisa Kembali?

Ratusan Jemaah Batal Berangkat Haji Furoda, Apa Uangnya Bisa Kembali?

Spend Smart
Targetkan Swasembada Gula Konsumsi di 2025, Ini Strategi BUMN

Targetkan Swasembada Gula Konsumsi di 2025, Ini Strategi BUMN

Whats New
Antisipasi Gagal Panen, Petani di Bengkulu Disarankan Ikut Program AUTP

Antisipasi Gagal Panen, Petani di Bengkulu Disarankan Ikut Program AUTP

Rilis
Erick Thohir Sebut Banyak Investor UEA Tertarik Danai IKN hingga Wisata Laut RI

Erick Thohir Sebut Banyak Investor UEA Tertarik Danai IKN hingga Wisata Laut RI

Whats New
Sulap Limbah Jagung jadi Produk Kerajinan, Pemuda Ini Dapat Hadiah dari Sandiaga Uno

Sulap Limbah Jagung jadi Produk Kerajinan, Pemuda Ini Dapat Hadiah dari Sandiaga Uno

Whats New
Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo Kedubes Malaysia

Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo Kedubes Malaysia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.