Sekitar 50 Juta Pekerjaan di Indonesia Akan Hilang dalam Beberapa Waktu ke Depan

Kompas.com - 06/02/2018, 14:38 WIB
Pembukaan seminar Economic Disruption yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan International Social Security Association (ISSA), di Nusa Dua Bali, Selasa (6/2018) KOMPAS.com/BAMBANG P. JATMIKOPembukaan seminar Economic Disruption yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan International Social Security Association (ISSA), di Nusa Dua Bali, Selasa (6/2018)
EditorBambang Priyo Jatmiko

DENPASAR, KOMPAS.comEconomic disruption atau disrupsi ekonomi diperkirakan akan membawa dampak berupa hilangnya sekitar 45 juta hingga 50 juta pekerjaan di Indonesia dalam beberapa waktu ke depan.

(Baca: Inilah Pekerjaan Yang Akan Hilang akibat "Disruption")

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengutip hasil riset lembaga konsultan internasional, McKinsey.

Menurut Bambang, kondisi itu akan menghilangkan momentum pertumbuhan ekonomi yang berasal dari bonus demografi.

"Bonus demografi akan hilang oleh dirupsi ekonomi karena banyak pekerjaan yang hilang digantikan oleh robot dan artificial inteligent (kecerdasan buatan)," ujarnya dalam seminar yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (6/2/2018).

Bambang menjelaskan, disrupsi ekonomi akan memunculkan kesenjangan baru akibat dari hilangnya pekerjaan. Dalam hal ini, orang-orang yang bekerja pada sektor yang tergantikan oleh teknologi akan menjadi kelompok yang sangat rentan.

"Memang ini mengecewakan. Namun, di sisi lain, economic disruption juga akan memunculkan peluang baru. Ada pekerjaan-pekerjaan baru yang tercipta dari kondisi ini. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.

Terkait dengan kondisi ini, Bappenas perlu adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar disruptive economy bisa menjadi momentum untuk meraih kesempatan baru.

Dalam kesempatan itu, President Director International Social Security Association Joachim Breuer mengatakan, economic disruptive juga akan berdampak kepada institusi dana pensiun. Dalam hal ini, disrupsi ekonomi membuat hubungan karyawan dan pemberi kerja tidak jelas.

Hadirnya pekerja-pekerja individual membuat lembaga dana pensiun seperti halnya BPJS Ketenagakerjaan perlu mendefinisikan status baru dari para pekerja tersebut.

"Karena itu, perlu didefinisikan ulang mengenai bagaimana seharusnya jaminan sosial untuk para pekerja ini," ujarnya.

Seminar internasional ini dihadiri  125 pemerhati jaminan sosial dari 30 negara. Juga hadir 350 praktisi jaminan sosial di Indonesia.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama strategis antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DGUV (German Social Accident Insurance) atau Lembaga Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja Jerman terkait K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan jaminan sosial.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X