Sri Mulyani Ajak Swasta Dorong Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak pelaku usaha di sektor swasta untuk tidak ragu-ragu berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Senin (5/2/2018) kemarin, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2017 tercatat sebesar 5,07 persen.

"Kami ingin meyakinkan private sector bahwa mereka dapat dan bisa berpartisipasi banyak di dalam momentum pertumbuhan ekonomi ini," kata perempuan yang akrab disapa Ani ini saat ditemui di gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018) malam.

Ani menjelaskan, pihaknya sudah berkolaborasi dengan lembaga terkait, yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjaga stabilitas sistem dan sektor keuangan.

Baca juga : Pada 2017, Pertumbuhan Ekonomi di Seluruh Kawasan Indonesia Positif

Menurut Ani, ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,07 persen pada 2017 sudah cukup baik, meski angka tersebut lebih rendah dari target pemerintah dalam APBN sebesar 5,2 persen.

Untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi pada 2018, Ani menyebutkan tetap pada strategi yang sebelumnya telah disampaikan, yakni mendorong sektor investasi dan ekspor.

"Kami tetap menjaga mesin pertumbuhan dari investasi agar tumbuh lebih tinggi lagi, diharapkan bisa di atas 7 persen growth-nya, ekspor tetap terjaga di atas 8 persen, konsumsi rumah tangga di 5 persen dan lebih, serta belanja pemerintah yang dilakukan secara suportif," tutur Ani.

BPS dalam rilisnya mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2014. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 sebesar 5,01 persen, tahun 2015 sebesar 4,88 persen, dan tahun 2016 sebesar 5,03 persen.

Baca juga : BI: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,1 Persen di Tahun 2017

Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 adalah dari industri pengolahan, yakni 0,91 persen. Selain itu, disusul sektor konstruksi sebesar 0,67 persen, perdagangan 0,59 persen, dan pertanian 0,49 persen.