Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Netizen Bilang Ada Pajak Transaksi Kartu Debit, Ini Penjelasan BCA

Kompas.com - 09/02/2018, 17:03 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu seorang warganet menyatakan ada biaya atau pajak yang dikenakan bank pada saat melakukan transaksi dengan kartu debit. Transaksi ini dilakukan melalui mesin electronic data capture (EDC).

Melalui akun Facebook, seorang warganet bernama Ali Asyhar menyatakan, pada saat ke bank, yakni PT Bank Central Asia Tbk untuk mengurus mesin EDC, ia diajukan pertanyaan oleh pegawai bank.

"Bapak sudah tahu kalau setiap transaksi debit, mulai per Januari 2018 konsumen kena pajak/biaya 0,15 persen untuk sesama bank dan 1 persen untuk ATM bank lain," tulis Ali menirukan pertanyaan pegawai bank tersebut.

Ali menyimpulkan, dengan demikian pada setiap transaksi Rp 1 juta, maka akan kena pajak atau biaya Rp 1.500 per transaksi. Ia pun menyatakan, ia akan menyampaikan kepada konsumen yang mau menggunakan kartu debit sebagai alat bayarnya.

Menurut Ali, ini adalah pendapatan yang lumayan untuk pemerintah. Sebab, akan banyak transaksi se-Indonesia di semua bank.

"Okelah mungkin negara lagi butuh duit banyak," ujar Ali.

Terkait hal tersebut, Direktur BCA Santoso menyatakan, biaya tersebut bukan pajak. Biaya yang dikenakan itu adalah merchant discount rate (MDR) yang dipangkas sebagai bagian dari Gerbang Pembayaran Nasional.

"Kadang-kadang terjadi informasi yang mismatch (tidak sesuai). Biaya tersebut merupakan bagian dari kebijakan BI, khususnya terkait transaksi kartu debit," kata Santoso ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (9/2/2018).

Ketika kartu debet BCA ditransaksikan pada mesin EDC milik BCA, transaksi ini dinamakan transaksi onn , maka nasabah tidak dikenakan biaya. Namun, merchant atau toko dikenakan biaya 0,15 persen dari transaksi.

Perubahan biaya tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong peningkatan transaksi nontunai.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan memangkas biaya MDR di kartu debet sebagai wujud dukungan implementasi program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Saat ini, rata-rata biaya MDR di merchant berkisar 2 hingga 3 persen per transaksi. Namun, dengan kebijakan baru, bank sentral menetapkan biaya MDR di merchant menjadi 1 persen.S

Santoso menyatakan, ini adalah tantangan bagi perseroan untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada tidak hanya konsumen dan merchant, namun juga pegawai sendiri. Biaya MDR tersebut, imbuh dia, digunakan untuk menjaga kesinambungan sistem pembayaran.

"Sesuai penegasan kami, hal ini adalah merchant discount rate (MDR). Jadi, beban toko dan bukan nasabah pengguna kartu debit," jelas Santoso. 


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin Bakal Panggil Manajemen

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin Bakal Panggil Manajemen

Whats New
Capai 12,5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Dua Wilayah Ini Tertinggi di Indonesia

Capai 12,5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Dua Wilayah Ini Tertinggi di Indonesia

Whats New
Per Februari 2024, Jumlah Pengangguran RI Turun Jadi 7,20 Juta Orang

Per Februari 2024, Jumlah Pengangguran RI Turun Jadi 7,20 Juta Orang

Whats New
Pembangunan Infrastruktur di Australia Jadi Peluang untuk Produsen Baja Lapis RI

Pembangunan Infrastruktur di Australia Jadi Peluang untuk Produsen Baja Lapis RI

Whats New
KAI Ubah Pola Operasi, 21 Kereta Berhenti di Stasiun Jatinegara

KAI Ubah Pola Operasi, 21 Kereta Berhenti di Stasiun Jatinegara

Whats New
Kejar Target 1 Juta Barrel Minyak, Industri Hulu Migas Hadapi Keterbatasan Rig

Kejar Target 1 Juta Barrel Minyak, Industri Hulu Migas Hadapi Keterbatasan Rig

Whats New
PGN Suplai Gas Bumi untuk Smelter Tembaga Freeport

PGN Suplai Gas Bumi untuk Smelter Tembaga Freeport

Whats New
KKP Kembangkan Jejaring Perbenihan Nasional Ikan Nila

KKP Kembangkan Jejaring Perbenihan Nasional Ikan Nila

Whats New
Kemenhub Evaluasi Pola Pengasuhan di STIP Jakarta

Kemenhub Evaluasi Pola Pengasuhan di STIP Jakarta

Whats New
Konsumsi Rumah Tangga Kembali Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2024

Konsumsi Rumah Tangga Kembali Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2024

Whats New
Frekuensi Perjalanan LRT Jabodebek Ditambah, Waktu Tunggu Lebih Cepat

Frekuensi Perjalanan LRT Jabodebek Ditambah, Waktu Tunggu Lebih Cepat

Whats New
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan IKN Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan IKN Capai 80,82 Persen

Whats New
Simak Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Simak Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Spend Smart
Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Bagaimana Prospek Sahamnya?

Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Bagaimana Prospek Sahamnya?

Earn Smart
Ada Regulasi Ketransmigrasian Baru, Kemendes Sebut Sebagai Modal Pengembangan Transmigrasi Modern

Ada Regulasi Ketransmigrasian Baru, Kemendes Sebut Sebagai Modal Pengembangan Transmigrasi Modern

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com