Negara-negara Asia Tenggara Bakal Terapkan Pajak "E-Commerce"

Kompas.com - 12/02/2018, 09:10 WIB

SINGAPURA, KOMPAS.com - Singapura dikabarkan bakal mengumumkan rencana pengenaan pajak untuk perdagangan daring atau e-commerce pada pekan depan. Hal ini sejalan dengan maraknya e-commerce di kawasan Asia Tenggara, hingga memengaruhi peritel konvensional di kawasan tersebut.

Mengutip Bloomberg, Senin (12/2/2018), 8 dari 12 ekonom yang disurvei menyatakan, pengumuman APBN Singapura pada 19 Februari 2018 mendatang akan termasuk pula pengenaan pajak untuk pedagang daring. Para ekonom juga memprediksi transaksi digital lintas batas akan dikenakan pajak barang dan jasa.

Selain Singapura, sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Thailand, Indonesia, dan Malaysia juga mempertimbangkan rencana yang sama. Pemerintah di ketiga negara tersebut memang tengah berambisi memperoleh banyak dana untuk mendukung program infrastruktur.

BMI Research memproyeksikan, nilai ekonomi e-commerce di enam negara besar Asia Tenggara akan mencapai 64,8 miliar dollar AS pada tahun 2021. Angka ini naik dibandingkan pada tahun 2017 lalu yang mencapai 37,7 miliar dollar AS.

Baca juga: Pelaku Usaha E-Commerce Nantinya Wajib Daftar ke Pemerintah

"Pajak e-commerce akan menurunkan persaingan bagi peritel offline yang susah payah bertahan di tengah meningkatnya popularitas belanja daring," kata Nainika Singh, analis konsumen di BMI Research.

Singh menuturkan, ada kemungkinan besar sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara akan mengikuti jejak Singapura dalam menerapkan pajak e-commerce. Pekan lalu, pemerintah Singapura menyatakan masih mempelajari pajak e-commerce, namun meyakini bahwa pajak ini akan diimplementasikan.

Sementara itu di Thailand, Departemen Penerimaan Negara mengekspektasikan pajak e-commerce akan menaikkan penerimaan pajak tahunan tumbuh hingga 15 persen. Rancangan aturan pajak e-commerce yang diajukan adalah pengenaan pajak batas atas 15 persen bagi pedagang daring yang nama domainnya teregistrasi di Thailand dan sistem pembayarannya menggunakan mata uang baht atau mentransfer uang di negara tersebut.

Adapun di Indonesia, e-commerce tumbuh pesat dan pemerintah susah payah mendorong penerimaan, ada sebuah keharusan untuk memberlakukan pajak e-commerce. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu menyatakan, pemerintah segera menerbitkan aturan baru mengenai e-commerce setelah berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Di Malaysia, Departemen Bea dan Cukai telah berbulan-bulan membicarakan rencana pengenaan pajak bagi pemain e-commerce asing. BMI Research memperkirakan Malaysia akan segera mengikuti Singapura dengan memberlakukan pajak bagi penyedia perdagangan daring sebesar 6 persen.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Bloomberg
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jamin Suplai ke Kilang Pertamina, Proyek Pipa Gas Senipah-Balikpapan Dimulai

Jamin Suplai ke Kilang Pertamina, Proyek Pipa Gas Senipah-Balikpapan Dimulai

Whats New
Mendag Zulhas: Saya Sedih Petani Jual Sawit ke Malaysia

Mendag Zulhas: Saya Sedih Petani Jual Sawit ke Malaysia

Whats New
Tips Berburu Barang Elektronik Idaman ala Aulion di Puncak Kampanye Shopee 7.7 Mega Elektronik Sale

Tips Berburu Barang Elektronik Idaman ala Aulion di Puncak Kampanye Shopee 7.7 Mega Elektronik Sale

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Ditutup Melemah

IHSG dan Rupiah Kompak Ditutup Melemah

Whats New
Pelemahan Rupiah akan Berlanjut Sampai Rp 16.000, Ini Pemicunya

Pelemahan Rupiah akan Berlanjut Sampai Rp 16.000, Ini Pemicunya

Whats New
Pengusaha Pusat Belanja Sarankan Pemerintah Melonggarkan Syarat Vaksinasi Booster

Pengusaha Pusat Belanja Sarankan Pemerintah Melonggarkan Syarat Vaksinasi Booster

Whats New
Mendag Zulhas: 3 Minggu Saya Menjabat, Harga Bahan Pokok Alami Tren Penurunan

Mendag Zulhas: 3 Minggu Saya Menjabat, Harga Bahan Pokok Alami Tren Penurunan

Whats New
Kunjungi Kemendagri, BPH Migas Minta Adanya Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

Kunjungi Kemendagri, BPH Migas Minta Adanya Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

Rilis
Dapat Pendanaan Baru, Health Insurtech Rey Target Raih Gross Premi 1 Juta Dollar AS

Dapat Pendanaan Baru, Health Insurtech Rey Target Raih Gross Premi 1 Juta Dollar AS

Whats New
Pensiunan TNI dan Polri Bisa Lapor SPTB secara Online Pakai ASABRI Mobile

Pensiunan TNI dan Polri Bisa Lapor SPTB secara Online Pakai ASABRI Mobile

Whats New
Subsidi Perumahan Rp 19,1 Triliun, Sri Mulyani: Angkanya Tidak Kecil, APBN Bekerja Keras

Subsidi Perumahan Rp 19,1 Triliun, Sri Mulyani: Angkanya Tidak Kecil, APBN Bekerja Keras

Whats New
Kurs Rupiah Tembus Rp 15.000 Per Dollar AS, Ekonom: Baru Permulaan

Kurs Rupiah Tembus Rp 15.000 Per Dollar AS, Ekonom: Baru Permulaan

Whats New
Mau Tarik Tunai BCA di Indomaret Terdekat? Cek Syarat dan Biayanya

Mau Tarik Tunai BCA di Indomaret Terdekat? Cek Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Menimbang Keberadaan Aplikasi MyPertamina

Menimbang Keberadaan Aplikasi MyPertamina

Whats New
7 Perusahaan Bakal Ikut Produksi Minyakita Rp 14.000 Per Liter

7 Perusahaan Bakal Ikut Produksi Minyakita Rp 14.000 Per Liter

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.