Menteri Susi Minta BUMN Dukung Industri Perikanan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan ikut mendukung industri perikanan nasional dari banyak aspek. Hal ini disampaikan Susi saat membuka acara Marine and Fisheries Business and Investment Forum.

Dalam sambutannya, Susi menuturkan, salah satu amanat yang diemban Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah memperbaiki distribusi dan logistik hasil perikanan. BUMN pun telah diberikan penugasan, ini khususnya pada BUMN bidang perikanan.

BUMN tersebut ditugaskan melaksanakan usaha industri perikanan nasional yang bersifat perintisan dan strategis. Ini antara lain dalam bidang operator logistik, meliputi pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi, serta pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu.

Menurut Susi, potensi tangkap perikanan Indonesia masih sangat besar, demikian pula dengan pengolahan. Namun, apabila kedua hal ini tidak dikembangkan dengan baik dan tanpa sinergi, maka pasti akan menemui kesulitan.

Baca juga: Diundang Fadli Zon, Menteri Susi Pilih Resmikan Pasar Ikan Muara Baru

Susi menuturkan, perusahaan-perusahaan pelat merah pun dapat menyerap hasil perikanan. Sehingga, permasalahan kelebihan atau kekurangan bahan baku perikanan dapat tertangani.

"Dua tahun kita mencoba menghadirkan BUMN dan mendrong BUMN, namun saya tahu rupanya BUMN tidak mudah untuk didorong," ujar Susi di Gedung Mina Bahari, KKP, Senin (12/2/2018).

Menurut Susi, BUMN seperti Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Persero) dapat memperoleh bahan baku dari tangkapan yang ada. Selain itu, BUMN lainnya seperti PT PELNI (Persero) juga dapat membantu mendorong industri perikanan nasional dengan membantu membuka rute transportasi laut, agar pengangkutan hasil tangkapan tidak terkendala masalah transportasi.

"Pemerintah punya pelabuhan besar. (Kapal) PELNI bisa sandar di Tual, Timika. Kalau semua bisa duduk bersama, PELNI bisa masuk kapan saja, berapa hari, semua masalah bisa selesai," jelas Susi.

Pengusaha atau pelaku industri lainnya yang kesulitan dalam transportasi produk perikanan pun bisa melaporkan hal ini. Dengan demikian, PELNI bisa membuat kebijakan, termasuk penambahan frekuensi pelayaran untuk mengangkut hasil perikanan.