Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengulik Bisnis Jasa Konsultan Politik di Indonesia

Kompas.com - 13/02/2018, 10:51 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring dengan perkembangan masa reformasi di Indonesia, bisnis jasa konsultan politik secara perlahan mulai bermunculan. Rupanya para politisi pun memerlukan jasa konsultan agar mereka terlinat mentereng di mata rakyat.

Jasa konsultan politik dilihat sebagai peluang bisnis ketika pemilihan presiden atau pilpres pertama kali dilaksanakan secara langsung pada 2004 silam, dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung juga tahun 2005.

"Setelah reformasi, partai politik makin berkembang, mereka mulai berbenah. Ilmu-ilmu tentang kampanye berkembang, tidak monoton, di situ konsultan politik mulai jadi kebutuhan primer bagi politisi," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago saat ditemui Kompas.com di kantornya pada Jumat (9/2/2018) lalu.

Pangi menjelaskan, awalnya lembaga riset politik hanya menawarkan jasa untuk melaksanakan survei dan kebutuhan data kuantitatif. Lama kelamaan, kebutuhan politisi semakin kompleks hingga pada ranah untuk strategi pemenangan pemilu, branding, membaca sentimen publik, sampai mencari program apa yang disukai masyarakat.

Baca juga: Ini Saran Konsultan Asing agar Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Berhasil

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi ChaniagoKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago
Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat, membuat bisnis jasa konsultan politik berkembang dengan memanfaatkan kehadiran media sosial.

Menurut Pangi, kini dampak dan pengaruh media sosial bisa melebihi media-media konvensional yang sudah ada sebelumnya.

"Media sosial bisa melampaui media mainstream. Jelas makin ke sini makin kompleks, semakin kreatif cara-caranya dan strategi dalam konsultan itu tidak kaku," tutur dia.

Senada dengan Pangi, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengungkapkan, ada kebutuhan lebih dari para politisi untuk kepentingan mereka mensukseskan sebuah pemilu.

Elite politik yang tadinya masih mengandalkan cara-cara tradisional untuk pemenangan mereka, secara bertahap mulai beralih ke cara modern melalui jasa konsultan politik.

"Ceruk (bisnis) itu memang sedang terbuka, karena pemainnya baru sedikit dan pasar baru terbuka," ujar Yunarto ketika berbincang di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).

Jenis Layanan Jasa Konsultan Politik

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto WijayaKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya
Ada berbagai macam layanan jasa yang ditawarkan lembaga konsultan politik, tetapi secara garis besar terdapat tiga jenis layanan. Yunarto menjelaskan, dengan mengambil contoh konsultannya sendiri, dia menyebutnya sebagai 3M, yaitu Mapping, Monitoring, serta Mobilizing.

"Mapping berupa riset tentang perilaku pemilih dan bagaimana pemetaan di antara mereka dengan kompetitor," ucap Yunarto.

Kemudian monitoring merupakan pendampingan serta mobilizing lebih kepada eksekusi untuk pemenangan calon tertentu. Contoh mobilizing di antaranya kampanye door to door hingga memberi pelatihan kepada para saksi yang akan ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Meski secara garis besar jasa konsultan politik ada pada tiga ranah itu, kenyataannya banyak konsultan politik yang juga menerima order untuk hal-hal teknis lain, seperti membuatkan video hingga mencetak spanduk yang dipakai untuk berkampanye.

Tarif Jasa Konsultan Politik

Baik Pangi maupun Yunarto tidak menyebutkan secara gamblang mengenai tarif jasa konsultan politik. Namun, mereka memberi gambaran tentang komponen biaya apa saja yang biasanya ada jika politisi atau calon kepala daerah menggunakan jasa konsultan politik.

"Bicara survei saja, untuk kabupaten/kota, 400 responden antara Rp 120 juta-Rp 150 juta sekali survei. Bisa dilakukan paket, ada diskon. Pilkada provinsi, bisa Rp 225 juta-Rp 350 juta, tergantung daerahnya," tutur Yunarto.

Sedangkan untuk pendampingan, Pangi menyebut biasanya konsultan politik mematok biaya jasa per bulannya. Tidak ada angka pasti untuk jasa pendampingan ini, tetapi semakin tinggi tingkat elektabilitas seorang calon, maka biaya yang dibutuhkan selama pendampingan tidak terlalu besar.

"Kalau survei bagus, enggak terlalu berat, budget juga enggak terlalu besar. Kalau surveinya 20 persen, berat, budget juga lebih besar," ujar Pangi.

Pangi juga mengatakan, biaya jasa konsultan politik akan lebih mahal jika sudah melibatkan banyak orang pada tahap pemenangan atau mobilizing, terutama ketika menghadirkan saksi atau perwakilan di masing-masing TPS.

Kompas TV Survei SMRC: Mayoritas Warga Tolak Hak Anget KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com