Benarkah Tarif Jasa Konsultan Politik Capai Puluhan Miliar Rupiah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada pandangan yang menyebutkan bahwa tarif jasa konsultan politik sangat tinggi, bahkan bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Hal itu dikarenakan konsultan politik berperan besar sebagai motor penggerak di balik keberhasilan seorang calon yang ingin memenangkan pemilihan umum di tempat tertentu.

Lantas, apakah pandangan tersebut benar?

"Kalau orang mengatakan bisa sampai puluhan miliar rupiah, menurut saya ada yang salah dengan pemahaman mengenai konsultan politik," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat berbincang dengan Kompas.com pada Senin (12/2/2018).

Menurut Yunarto, bila memang ada tarif jasa konsultan politik yang mencapai angka puluhan miliar rupiah, bisa jadi lembaga tersebut tidak hanya mengerjakan hal-hal sebagai konsultan pada umumnya. Dia memisalkan, bisa saja konsultan politik yang dimaksud ikut mengurus untuk percetakan atribut kampanye berupa spanduk dan kaos.

Baca juga: Mengulik Bisnis Jasa Konsultan Politik di Indonesia

Dia berpandangan, peran konsultan politik bisa membuat kampanye dan pemenangan calon menjadi lebih efektif dan efisien. Lebih efektif karena melalui masukan konsultan, para calon dan tim pemenangannya dapat menentukan langkah dan pengeluaran apa yang diperlukan dan mana yang tidak perlu.

"Kalau ada jasa konsultan dan biayanya jadi lebih mahal, itu menurut saya salah kaprah dan di situ peran konsultan jadi gagal," tutur Yunarto.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyebutkan jenis layanan jasa konsultan politik semakin beragam, seiring dengan perkembangan teknologi dan platform yang tersedia. Seperti yang ditempuh pihaknya, memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan visi-misi serta program calon yang jadi kliennya.

"Bikin video dimasukkin ke Facebook saja itu bayarannya beda," ujar Pangi.

Baik Pangi maupun Yunarto tidak menyebutkan secara gamblang mengenai tarif jasa konsultan politik. Namun, mereka memberi gambaran tentang komponen biaya apa saja yang biasanya ada jika politisi atau calon kepala daerah menggunakan jasa konsultan politik.

"Bicara survei saja, untuk kabupaten/kota, 400 responden antara Rp 120-150 juta sekali survei. Bisa dilakukan paket, ada diskon. Pilkada provinsi, bisa Rp 225-350 juta, tergantung daerahnya," ucap Yunarto.

Sedangkan untuk pendampingan, Pangi menyebut biasanya konsultan politik mematok biaya jasa per bulannya. Tidak ada angka pasti untuk jasa pendampingan ini, tetapi semakin tinggi tingkat elektabilitas seorang calon, maka biaya yang dibutuhkan selama pendampingan tidak terlalu besar.