Inklusi Keuangan Didorong Naik Jadi 75 Persen pada 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menargetkan angka inklusi keuangan Indonesia mencapai 75 persen pada tahun 2019 mendatang. Adapun hingga tahun 2014, tingkat inklusi keuangan Indonesia masih mencapai 36 persen.

Oleh karena itu, pemerintah menyatakan serius dalam berkomitmen mendorong inklusi keuangan.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menerima Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda, yang merupakan utusan khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan.

Darmin menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kedua Ratu Maxima dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air.

Baca juga : Terima Ratu Maxima, Jokowi Bahas soal Penyederhanaan Sistem Keuangan

Kunjungan Ratu Maxima kali ini ke Indonesia bukan yang pertama kali. Sebelumnya, pada tahun 2016 Ratu Maxima juga datang ke Indonesia.

Menurut Darmin, terlepas dari kunjungan pertama Ratu Maxima, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam inklusi keuangan.

“Pencapaian kami adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” kata Darmin dalam keterangan resminya, Selasa (13/2/2018).

Dalam mencapai target tersebut, lanjut Darmin, pemerintah telah menetapkan tujuh pilar SNKI yaitu pendidikan keuangan, hak kepemilikan warga negara, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, jasa keuangan di sektor pemerintahan, perlindungan konsumen, peraturan, serta infrastruktur.

Baca juga : Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Rendah, Ini Dampak Negatifnya

Darmin menjelaskan dari pilar Hak Kepemilikan Warga Negara, sebanyak 4,2 juta sertifikat tanah diterbitkan sepanjang 2017. Pemerintah sendiri berkomitmen untuk mempercepat sertifikasi tanah lebih banyak lagi.

Hal ini bertujuan untuk menerbitkan 7 juta sertifikat tanah pada 2018 dan 9 juta sertifikat tanah pada tahun 2019, seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi