Kompas.com - 14/02/2018, 15:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding minyak bumi dan gas (migas) sebaiknya menunggu revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas rampung.

Pembentukan holding migas juga berguna untuk kepentingan efisiensi bisnis, sehingga perlu payung hukum. Selain itu di dalam draf revisi juga terdapat rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Sehingga jika pembentukan holding migas menunggu rampungya revisi UU Migas, hasilnya akan lebih baik bagi negara.  

Hal itu diungkapkan pengamat industri minyak dan gas (migas) Kurtubi yang juga anggota Komisi VII DPR Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Selasa (13/2/2018).

Baca juga : Pemerintah Bentuk Subholding di Bawah Holding Migas

"Ya harus tunggu Revisi UU Migas yang saat ini sudah berada di Badan Legislatif DPR. Kalau holding migas dipaksakan sekarang, tidak ada payung hukumnya," kata Kurtubi.

BUK nantinya menjadi wadah integrasi yang di dalamnya terdapat PT PGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas.

Kurtubi menilai langkah holdingisasi perusahaan migas pelat merah ini sebagai langkah efisiensi bisnis. Sebab, nantinya pengerjaan infrastruktur tak akan lagi saling tumpang tindih.

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno juga mengatakan hal serupa. Menurut Rini, holdingisasi BUMN migas bertujuan untuk efisiensi bisnis.

Baca juga : Kementerian BUMN Belajar dari Kegagalan Holding Migas di Dallas

Rini juga menerangkan, dengan adanya holdingisasi dua BUMN yang bergerak di industri migas yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintah di bidang industri migas.

“Pada dasarnya kami diberi tanggung jawab supaya target pemerintah supaya kita bisa jadi negara yang mandiri di energi otomatis kami ingin punya BUMN yang kuat dan efisien,” kata Rini beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, pembentukan holding migas ini bertujuan untuk mencegah dualisme pengelolaan hilir gas bumi domestik. Nantinya jika sudah dilebur, maka aktivitas bisnis industri migas dinilai akan lebih efisien.

Baca juga : Ini Kekhawatiran Faisal Basri Soal Holding Migas

Berita ini sudah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kurtubi: Holding Migas Sebaiknya Tunggu Revisi UU Migas Rampung pada Selasa (13/2/2018)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.