Kenaikan Iuran Bukan Prioritas BPJS Ketenagakerjaan Tahun Ini

Kompas.com - 15/02/2018, 13:59 WIB
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Sugeng Priyanto (tengah) Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi (kiri), Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis (kanan) di Hotel Fairmont, Jakarta (15/2/2018). KOMPAS.com/ PRAMDIA ARHANDO JULIANTODirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Sugeng Priyanto (tengah) Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi (kiri), Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis (kanan) di Hotel Fairmont, Jakarta (15/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya rencana kenaikan besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan belum menjadi prioritas saat ini.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus pada peningkatan kepesertaan maupun kepatuhan pembayaran iuran oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami ini kan badan penyelenggara jaminan sosial, bagi kami yang paling peting adalah memberikan perlindungan, sehingga iuran iuran itu memang bukan fokus kami, tapi yang paling penting bagaimana keikutsertakan," ujar Ilyas di Hotel Fairmont, Jakarta (15/2/2018).

Ilyas mengatakan, saat ini pihaknya terus mendorong agar para perusahaan pemberi kerja untuk mendaftarkan pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Jajaki Kemungkinan Revisi Besaran Iuran Jaminan Pensiun

Selain itu, pihaknya juga mendorong perusahaan yang telah mendaftarkan karyawannya untuk patuh dalam membayar iuran

"Jadi kami mencoba bagaimana yang sudah didaftarkan perusahaan itu segera dibayar, supaya perlindungannya jalan," paparnya.

Menurutnya, jika perusahaan tidak patuh dalam membayar iuran, maka akan ada kerugian bagi pegawainya dalam menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau tidak dibayar peserta akan rugi tabungan pensuin dia. Apalagi kalau ada kecelakaan kerja, dan jika tidak dibayar maka tidak sepenuhnya bisa di cover," ungkap Ilyas.

Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Rekrut 10.000 Agen Perisai

Sementara itu, dari sisi sanksi bila perusahaan pemberi kerja tidak patuh membayar iuran, maka berpotensi menerima sanksi administratif berupa surat teguran dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Dan sanksi administratif terberat adalah kami sebagai BPJS melaporkan kepada otoritas untuk menghentikan pelayanan publik tertentu bagi pelanggar-pelanggar itu. Otoritas ini pemerintah pusat dan daerah," ungkapnya.

Kompas TV Perisai merupakan inovasi dalam memperluas cakupan kepesertaan pekerja informal dan usaha mikro melalui sistem keagenan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Profil Lin Che Wei | Jabatan Lin Che Wei di Kemenko Perekonomian | MLFF Bakal Gantikan e-Toll

[POPULER MONEY] Profil Lin Che Wei | Jabatan Lin Che Wei di Kemenko Perekonomian | MLFF Bakal Gantikan e-Toll

Whats New
Kilang Pertamina Berulang Kali Kebakaran, Ini Kata Erick Thohir

Kilang Pertamina Berulang Kali Kebakaran, Ini Kata Erick Thohir

Whats New
Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Whats New
Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.