Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Keluarkan Surat Keputusan Bersama tentang Taksi Online

Kompas.com - 15/02/2018, 20:21 WIB
Achmad Fauzi,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

SUBANG, KOMPAS.com - Pemerintah berencana akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang keberadaan taksi online

SKB tersebut nantinya diputuskan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Komunikasi dan informasi (Kemenkominfo), dan Kepolisian. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, SKB  berisikan aturan turunan dari peraturan taksi online yang sudah ada. SKB dikeluarkan untuk memberi kemudahan para sopir taksi online memenuhi semua persyaratan dari Kemenhub.

Saat ini, aturan taksi online hanya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 108).

Baca juga: Dashboard Pengawas Taksi Online Mulai Beroperasi

"Mungkin (SKB) terkait SIM nya.masalah keamanan itu Kapolri, kemudian masalah aplikasinya itu Kemenkominfo," kata dia di Kawasan Tanjakan Aman, Subang, Kamis (15/2/2018). 

Menurut Budi, tuntutan para pedemo sopir taksi online telah mengurucut ke masalah pembekuan aplikasi atau suspend. Sopir taksi online, lanjut Budi, meminta pemerintah juga mengatur perusahaan penyedia aplikasi. 

"Tuntutannya hampir sama, tetapi agak mengerucut yaitu bagaimana pemerintah mengatur terkait masalah mereka mengatakan hubungan pengemudi dengan pihak aplikator. Seperti bagaimana kalau mereka di-suspend," jelas dia. 

Budi menambahkan, sebelum mengeluarkan SKB, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan termasuk para sopir taksi online. Rencanannya, pertemuan akan berlangsung pada Senin (19/2/2018). 

"Hari Senin kita akan rapat lagi dengan mengundang perwakilan mereka (sopir taksi online) kemudian dari Kementerian dan Lembaga," kata dia. 

Sebelumnya, ratusan pengemudi taksi online kembali berunjuk rasa di Taman Pandang depan Istana Merdeka, Rabu (14/2/2018) siang. Mereka memprotes Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 (PM 108) Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BI Bakal Tahan Suku Bunga hingga 2025

BI Bakal Tahan Suku Bunga hingga 2025

Whats New
Ingin Sukses di Dunia Digital? Coba Program Free Trial SEO dari Undercover.co.id

Ingin Sukses di Dunia Digital? Coba Program Free Trial SEO dari Undercover.co.id

Work Smart
BI Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tahun Depan Bisa 5,5 Persen

BI Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tahun Depan Bisa 5,5 Persen

Whats New
Menhub Akui Pembelian Motor Listrik Lewat Subsidi Masih Jauh dari Target

Menhub Akui Pembelian Motor Listrik Lewat Subsidi Masih Jauh dari Target

Whats New
Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Naik Mulai 1 Desember, Animo Masyarakat Bakal Susut?

Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Naik Mulai 1 Desember, Animo Masyarakat Bakal Susut?

Whats New
Kartu BPJS Kesehatan Hilang, Apa yang Harus Dilakukan?

Kartu BPJS Kesehatan Hilang, Apa yang Harus Dilakukan?

Whats New
Daya Saing Investasi RI Dinilai Kalah dengan Vietnam, Mengapa?

Daya Saing Investasi RI Dinilai Kalah dengan Vietnam, Mengapa?

Whats New
Kemenkop UKM: 58 Persen Wirausaha Muda Mulai Bisnis Ramah Lingkungan

Kemenkop UKM: 58 Persen Wirausaha Muda Mulai Bisnis Ramah Lingkungan

Smartpreneur
Pendapatan Negara 2024 Ditarget Rp 2.802 Triliun, Pemerintah Andalkan Investasi dan Pajak

Pendapatan Negara 2024 Ditarget Rp 2.802 Triliun, Pemerintah Andalkan Investasi dan Pajak

Whats New
Tahun Anggaran Terakhir Kabinet Jokowi, DIPA Kini Berbentuk Digital

Tahun Anggaran Terakhir Kabinet Jokowi, DIPA Kini Berbentuk Digital

Whats New
Lazada: Indonesia Pasar Besar untuk E-commerce, Semua Punya Kesempatan Sama

Lazada: Indonesia Pasar Besar untuk E-commerce, Semua Punya Kesempatan Sama

Whats New
Platform Pinjaman Online Kredit Pintar Tunjuk CEO Baru

Platform Pinjaman Online Kredit Pintar Tunjuk CEO Baru

Whats New
Adaptasi Penjualan Produk Asuransi Unitlink Butuh Waktu 3-6 Bulan

Adaptasi Penjualan Produk Asuransi Unitlink Butuh Waktu 3-6 Bulan

Whats New
Tingkatkan Layanan, IoT Diterapkan di LRT Palembang

Tingkatkan Layanan, IoT Diterapkan di LRT Palembang

Whats New
Serahkan DIPA Terakhir Kabinet Jokowi, Sri Mulyani Harap Segera Terlaksana Awal 2024

Serahkan DIPA Terakhir Kabinet Jokowi, Sri Mulyani Harap Segera Terlaksana Awal 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com